PR TASIKMALAYA - Pemerintah mengeluarkan aturan dan persyaratan baru bagi penumpang dan awak kapal dengan rute perjalanan internasional yang mulai berlaku pada 9 Februari 2021.
Aturan perjalanan internasional bagi penumpang maupun awak kapal ini tertuang dalam SE Nomor 22 Tahun 2021.
Dilansir Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dari PMJNews, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Kapten Antoni Arif Priyadi menjelaskan beberapa aturan baru yang tertuang dalam surat edaran tersebut terkait aturan perjalanan internasional bagi penumpang maupun awak kapal.
Baca Juga: Link Live Streaming Liga Inggris: Leicester City vs Liverpool!
Bagi pelaku perjalanan internasional dengan status warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 hari terakhir, tetap diizinkan memasuki Indonesia.
Namun dengan beberapa syarat dan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Lalu bagi pelaku perjalanan WNA, dilarang memasuki Indonesia baik kedatangan secara langsung di pelabuhan domestik maupun kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik.
Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian bagi WNA yang melakukan perjalanan sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA), dan mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian/lembaga, diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga perwakilan asing.
Baca Juga: Analogikan Kritik dengan Sebuah Obat, SBY: Jika Penggunaan Benar Bisa Cegah Kesalahan
"Sebelum melakukan perjalanan, kriteria yang dapat memasuki Indonesia tersebut wajib menunjukkan hasil negatif test RT-PCR dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia," jelas Kapten Antoni dalam siaran persnya, Sabtu, 13 Februari 2021.
Selain itu, pada saat kedatangan di Pelabuhan debarkasi dan atau pelabuhan embarkasi, pelaku perjalanan harus melakukan test RT-PCR ulang dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam.
Bagi WNI (pekerja migran, pelajar/ mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri) ditanggung oleh pemerintah, sementara bagi WNA akan dikenakan biaya mandiri.
Kewajiban karantina juga dikecualikan bagi penumpang WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema TCA sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan prokes.
Apabila masa karantina telah selesai, akan dilakukan tes ulang dan apabila hasilnya negatif maka penumpang dapat meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, namun tetap diimbau untuk melakukan karantina selama 14 hari.
Jika tes ulang menunjukan hasil positif, maka WNI yang bersangkutan akan melakukan perawatan di Rumah Sakit dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
Sedangkan, bagi awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diizinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak.
Sementara bagi awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal, akan dikenakan aturan yang sama dengan pelaku perjalanan internasional.
"Awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (sign on) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan. Awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal diwajibkan mengikuti test RT-PCR dan menjalankan karantina selama 5 hari di tempat karantina yang tersertifikasi dengan biaya dari perusahaan pelayaran," pungkasnya.***