PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik kritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap isu kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Rachland Nashidik mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh cuci tangan, tetapi seharusnya menunjukan bahwa praktik kudeta partai politik itu salah.
Terkait imbauannya atas sikap Jokowi soal isu kudeta Partai Demokrat itu, disampaikan Rachland Nashidik melalui cuitan di Twitter miliknya pada Jumat, 5 Februari 2021.
Baca Juga: Sebut Bukan Moeldoko, Darmizal Bongkar Aktor di Balik Dugaan Pertemuan Kudeta Partai Demokrat
“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah,” cuit Rachland Nashidik, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @RachlandNashidik.
Rachland Nashidik pun menyampaikan bahwa kudeta partai pernah dialami oleh partai politiknya Presiden Jokowi.
Sehingga menurut Rachland Nashidik, Presiden Jokowi seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi.
“Itu dulu pernah dialami partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak mentolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tulis Rachland Nashidik.
Baca Juga: Sebut Bukan Moeldoko, Darmizal Bongkar Aktor di Balik Dugaan Pertemuan Kudeta Partai Demokrat
Lebih jauh Rachland Nashidik mengatakan bahwa bukan Partai Demokrat yang akan rugi atas sikapnya Presiden Jokowi.
Dia juga menambahkan sikap politik Presiden Jokowi seharusnya terhindar dari keraguan dan kebingungan.
“Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya. Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden,” ujar Rachland Nashidik.
Tetapi, menurutnya keputusan yang kuat dan bermartabat lah yang seharusnya menjadi pilihan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sebut Moeldoko Telah Ditegur Jokowi, Andi Arief: Semoga Tak Ulangi Perbuatan Tercela pada Demokrat
Hal itu bukan hanya untuk melindungi demokrasi tetapi juga kehormatan pemerintah Presiden Jokowi.
“Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana,” tutur Rachland Nashidik.
Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait keterlibatan Moeldoko dalam rencana kudeta Partai Demokrat.
Pihak Presiden Jokowi pun telah menerima surat tersebut. Namun, hingga kini Presiden Jokowi tak kunjung membalas surat tersebut.
Baca Juga: Sebut Moeldoko Telah Ditegur Jokowi, Andi Arief: Semoga Tak Ulangi Perbuatan Tercela pada Demokrat
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno pada Kamis, 4 Februari 2021.
“Jadi kami sudah menerima surat itu, Dan kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu perihal dinamika internal partai,” kata Pratikno, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.***