PR TASIKMALAYA - Ahmad Yahya selaku Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat membeberkan keluhan kader-kader partainya, khususnya berada di daerah.
Ahmad Yahya bahkan secara terang-terangan mengatakan, DPP Partai Demokrat meminta serta memungut iuran dari setiap fraksi yang ada di DPD dan DPC Demokrat.
Pungutan iuran di setiap fraksi yang dilakukan DPP Partai Demokrat dirasa menjadi beban bagi pengurus di daerah.
Baca Juga: Isu Kudeta AHY, Deputi Partai Demokrat Tanggapi Teddy Gusnaidi: Sekolah Kursus Saja Drop Out!
Bahkan langkah tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi di era kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat seperti kepemimpinan Budi Santoso, alm Hadi Utomo, bahkan Anas Urbaningrum.
“Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC,” jelasnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Menurut Ahmad Yahya, DPP bahkan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah, baik itu aspirasi dari kabupaten maupun kota.
Baca Juga: Pesan Syahrial Nasution untuk Moeldoko soal Isu Kudeta AHY: Jangan Jadi Beban Negara dan Presiden!
“Namun saat ini, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten/kota,” jelasnya.
Fakta lainnya, kader Demokrat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, mengingat kader Demokrat banyak yang gagal di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tempo hari lalu.
“Fakta lain adalah hasil Pilkada banyak yang gagal sehingga kader Demokrat di daerah berharap dapat dipimpin figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat seperti di tahun 2009,” ungkapnya.
Selain sepak terjang kepemimpinan AHY, Ahmad Yahya juga menyinggung kekecewaan para kader terkait dengan pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020 lalu.
Bahkan ada kader-kader yang menilai, pengangkatan AHY terkesan dipaksakan.
“Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan,” ujarnya.
Sebelumnya, AHY mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas isu kudeta yang mengancam kepemimpinan di Partai Demokrat.
“Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” tutur AHY.***