Sepakat dengan JK, Musni Umar sebut HRS Bukan Penentu Kemenangan Pilpres 2024

12 Desember 2020, 07:56 WIB
Kolase foto Musni Umar dan Habib Rizieq Shihab /Twitter @musniumar @Kabar_FPI

PR TASIKMALAYA – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK).

Lewat kanal YouTube pribadinya, Musni mengaku mendukung pernyataan JK soal Habib Rizieq Shihab bukan penentu kemenangan di Pilpres 2024 mendatang.

“Saya membaca dan viral di Google yaitu pernyataan Mantan Presiden Jusuf Kalla, membongkar skenario Habib Rizieq di Pilpres 2024.

Baca Juga: Berikut Cara Pencegahan Retino Diabetik, Kebutaan akibat Diabetes

"Ini menarik dibicarakan walaupun masih empat tahun lagi, tapi di Indonesia sudah ramai luar biasa,” ucap Musni dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Musni Umar yang diunggah Jumat, 11 Desember 2020.

Dia menjelaskan, pimpinan Front Pembela Islam tersebut tidak memiliki partai politik, namun dapat menggerakan massa dan bagaimana untuk mendapat respons dari parpol.

Musni Umar kembali menjelaskan bahwa parpol tidak dapat dengan mudah untuk menyatukan mereka.

Baca Juga: Hindari Penyebaran Virus Corona, Pramugari di Tiongkok Disaranakan Gunakan Popok

Sebab ada suatu kepentingan, oligarki di dalamnya serta harus ada mahar dan sebagainya.

“Itu sebabnya saya DR Rizal Ramli, Refly Harun, dan teman-teman sudah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghilangkan presidential threshold menjadi nol, kenapa?,” sambungnya.

Musni menjelaskan, hal itu masih dibatasi, salah satu contohnya setiap calon didukung 20 persen hasil pemilu, yang berakibat sulitnya melahirkan pemimpin yang kredibel.

Baca Juga: Menang Quick Count Pilkada Solo, Ruhut: Mas Gibran Punya Kesempatan Maju Cagub DKI 2024

Dia menyebut bahwa calon pemimpin yang memiliki kemampuan, kapasitas, elektabilitas, dan memiliki track record untuk membangun Indonesia harus sangat diperhaikan.

“Di sinilah pentingnya tadi yang dilakukan DR Rizal Ramli dan teman-teman, bagaimana MK ini merespon tuntutan itu agar demokrasi ini berjalan,” ujarnya.

Dia pun beranggapan jika awal proses memulainya saja sudah tidak demokratis, masyarakat pun senantiasa akan dipaksa untuk memilih dua orang.

***

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: YouTube Musni Umar

Tags

Terkini

Terpopuler