Network
PR TASIKMALAYA - Upacara Penganugerahaan kepada enam tokoh sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2020 digelar di Istana Negara, Selasa 10 November 2020.
Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
Disiarkan secara langsung melakukan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menghadiri upacara tersebut.
Baca Juga: Vaksin Pfizer-BioNTech Diklaim 90 Persen Efektif Melindungi Penularan Covid-19
Upacara itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan tokoh sejarawan, seperti Anhar Gonggong dan juga putri dari Wakil Presiden pertama RI Moh Hatta, Meutya Hatta.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan, ada enam tokoh yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia yang akan diberi gelar Pahlawan Nasional.
Ia memastikan, pemilihan tokoh tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku, baik dari pihak Kemensos maupun Dewan Pemberian Gelar dan Tanda Kehormatan.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Firli Bahuri: Lawan Korupsi yang Menjadi Penyakit Kronis
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Live Upacara Penganugeraah Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2020, berikut enam orang tokoh nasional tersebut:
1. Sultan Baabullah, Provinsi Maluku Utara
Sultan Baabullah merupakan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku.
Dia terkenal karena keberaniannya mengusir Portugis dan membawa kesultanan tersebut ke puncak kejayaan di akhir abad ke-16.
Baca Juga: 21 Orang Tolak Ikrar Aswaja, Bupati Sampang Minta Warga Tetap Rukun
Bahkan, di perlindungan Baabullah, kapal dagang dari Malaya singgah di Ternate dan memastikan arus niaga dengan kawasan sekitar dan Eropa tetap diawasi dengan ketat.
Atas jasanya, nama Sultan Baabullah diabadikan sebagai nama Bandara di Ternate.
2. Machmud Singgirei Rumagesan, Provinsi Papua Barat
Machmud Singgirei Rumagesan merupakan raja dari wilayah Sekar (Fakfak), Rumasegan menjadi orang yang menentang keras.
Baca Juga: Minta Penjemput HRS Tertib, Menko Polhukam: Kawal Sampai Rumah dengan Selamat
Ia meminta Belanda membayarkan gaji tenaga kerja untuk memenuhi syarat yang diajukan raja.
Akibat pertentangan dengan pemerintah Belanda dia pun dijebloskan oleh pemrintah kolonial dan diasingkan ke Saparua selama 15 tahun.
Saat Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia pasca-proklamasi, Rumasegan menurunkan bendera Belanda pada 1 Maret 1946 sebagai bentuk demonstrasi.
Baca Juga: Update Kasus Foto Kolase Ma'ruf Amin dan Kakek Sugiono: Berkas Perkara Sudah Dilimpahkan ke JPU
3. Jend Polisi Purn, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kapolri Pertama RI
Pada 29 September 1945, Presiden Sukarno menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara RI.
Ia tercatat sebagai pemimpin kepolisian RI pertama. Saat itu, Presiden Sukarno berpesan agar Soekanto membangun Kepolisian Nasional.
Artinya Soekanto diminta untuk mengubah mental kepolisian kolonial, serta sistem kepolisian nasional.
Baca Juga: Pilih Bermalam di Bandara Soetta, Ratusan Simpatisan Siap Sambut Kedatangan HRS
Ia mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Selama 14 tahun menjabat, Soekanto dikenal sosok visioner, disiplin, jujur, membangun Polri.
Pada masa Orde Baru, Soekanto ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Dewan Pertimbangan Agung sampai diberhentikan dengan hormat pada 23 Maret 1978.
Baca Juga: Barakuda hingga Mobil Water Canon Disiapkan Jelang Kedatangan Habib Rizieq Shihab
4. Arnold Mononutu, Provinsi Sulawesi Utara
Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu merupakan Menteri Penerangan di era Sukarno.
Rasa nasionalisme Mononutu sudah tertanam menempuh pendidikan di Akademi Hukum Internasional Den Haag pada 1920-an.
Dua sempat Partai Nasional Indonesia (PNI) dan bertemu Sukarno. Masa pendudukan Jepang, pada 1942, Mononutu diburu karena sikap nasionalisnya.
Baca Juga: Kisah Heroik Tentara asal Korea, Ganti Nama jadi Komarudin hingga Ditembak Mati di Garut
Saat Indonesia merdeka, dia fokus membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respons terbaik mereka.
Pada tahun 1946, Mononutu menjadi anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) serta membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia.
5. Sutan Mohammad Amin Nasution, Provinsi Sumatera Utara
Sutan Mohammad Amin Nasution atau Krueng Raba Nasution merupakan Gubernur Riau yang pertama. Dia merupakan tokoh Pergerakan sumpah pemuda, pengacara serta penulis.
Baca Juga: Bandara Soetta Dipadati Massa HRS, Penumpang Bisa Reschedule Penerbangan
Amin, dilantik menjadi Gubernur Sumatra Utara pada 19 Juni 1948. Di masa jabatannya itu, ia mulai mencetak uang daerah untuk wilayah Sumatra Utara atau URIPSU.
6. Raden Mattaher Bin Pangeran Kusim Bin Adi, Jambi
Raden Mattaher merupakan panglima perang dari Jambi yang lahir pada 1871. Raden Mattaher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Thaha.
Sebab, beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Thaha masa itu.
Baca Juga: Pencipta Kartun 'Scooby-Doo', Ken Spears Meninggal Dunia
Dia mempunyai dengan segudang taktik gerilya yang mampu menggempur serdadu Belanda. Saat itu oleh prajurit dan masyarakat dia mendapat gelar Singo Kumpeh karena keberingasannya menumpas penjajah.
Bahkan Raden Mattaher merupakan panglima perang ditakuti oleh tentara Belanda. Namun, perjuangan Raden Mattaher berakhir pada 10 September 1907.
Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mattaher dimakamkan di komplek pemakaman raja-raja Jambi di tepi Danau Sipin Kota Jambi.
Baca Juga: Armenia dan Azerbaijan Sepakat Akhiri Konflik, Rusia: Kemungkinan Besar akan Gagal
Selain itu jari kelingking Raden Mattaher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi.
***
