Network
PIKIRAN RAKYAT - Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Tasikmalaya mulai menimbulkan permasalahan.
Informasi dari sejumlah ketua RT dan RW di beberapa wilayah, bantuan tersebut telah menyebabkan masyarakat resah, baik untuk yang menerima maupun yang tidak menerima.
Ief Sofwan selaku ketua RW 2 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya mengatakan, sejak di-launching beberapa waktu lalu, beberapa warga di daerahnya ada yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa uang tunai maupun sembako.
Baca Juga: Permudah Mobilitas Tenaga Medis, Grab Indonesia Siapkan GrabWheels Gratis
Hanya saja kata Ief, warga yang sudah menerima bantuan tersebut justru menjadi pergunjingan dari warga yang tidak menerima, sehingga warga yang menerima menjadi tidak merasa enak.
"Sampai-sampai ada yang datang ke saya, tidak berani membuka bantuan dan berniat mengembalikan bantuan tersebut karena merasa tidak enak dengan warga yang tidak menerima," ujarnya.
Hal itu kata Ief, dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dari bantuan pemerintah tersebut adalah bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Baca Juga: Polisi Ciduk Para Tamu yang Menggelar Pesta Diam-Diam di Hotel, di Tengah Wabah Covid-19
Sementara kata Ief, masyarakat yang mendapatkan merupakan warga yang sudah biasa menerima bantuan dari pemerintah saja, bahkan warga yang sudah meninggal pun masih mendapatkan bantuan.
"Padahal kan kalau judulnya bantuan tersebut untuk masyarakat terdampak Covid-19, ya hampir semuanya terdampak. Termasuk masyarakat yang ekonominya cukup baik juga semua terdampak," katanya.
Untuk itu lanjut dia, daripada dengan bantuan tersebut bisa menimbulkan kesan tidak baik atau menimbulkan keresahan di masyarakat, lebih baik bantuan tersebut dikaji ulang.
Baca Juga: Polisi Ciduk Para Tamu yang Menggelar Pesta Diam-Diam di Hotel, di Tengah Wabah Covid-19
Sebagai opsi lain kata dia, pemberiannya dibarengkan antara bantuan DTKS dan non DTKS, minimal tidak terlalu jauh, karena jika judulnya warga terdampak Covid-19, semua warga sama-sama merasakannya saat ini.
"Ya dari pada masyarakat dibikin resah, lebih baik tidak harus ada bantuan. Menjaga kerukunan masyarakat itu tidak mudah," katanya.
Namun demikian, sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakat, pihaknya terus mengedukasi masyarakat sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
Baca Juga: Kabar Duka, Korban Meninggal PDP Covid-19 di Kota Tasikmalaya Jadi Tiga Orang
"Kalau untuk kerukunan masyarakat kita terus berupaya," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nana Rosadi saat dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut mengatakan, pihaknya telah memprediksi akan adanya permasalahan di masyarakat akibat pembagian dilakukan terburu-buru tanpa menunggu data baru yang akan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
"Kami ini kan masih dalam proses eksisting data, sementara oleh pihak pos tiba-tiba dibagikan dengan menggunakan data lama dari pemerintah provinsi. Ya pastilah jika ada orang yang sudah meninggal dunia masih kebagian," ujar Nana.
Baca Juga: Akui Usir 3 Perawat dari Tempat Kosnya, Seorang Bidan Dapat Teguran dari Ganjar Pranowo
Sehingga kata dia, terjadilah kesalahpahaman antara pendataan yang dilakukan RT/RW dengan realisasi pendistribusian bantuan dari Pemprov Jabar yang disalurkan sejak Jumat, 24 April 2020 kepada masyarakat.
"Pihak RT/RW kan sudah melakukan pendataan untuk bantuan sesuai Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun Pemprov Jabar malah lebih dulu mendistribusikan bantuan untuk masyarakat berdasarkan DTKS, ya tidak akan nyambung," katanya.
Padahal lanjut Nana, berdasarkan eksisting data yang dilakukan RT/RW, pihaknya mengajukan sebanyak 175 KK non DTKS di Kota Tasikmalaya yang layak mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Cek Fakta: Dikabarkan Begal Balas Dendam Atas Perlakuan Masyarakat, Simak Faktanya
"Nah, kalau data itu yang digunakan, saya kira tidak akan ada permasalahan terkait bantuan warga terdampak Covid-19 ini," katanya.
Sementara itu Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, bantuan didistribusikan secara bertahap atau tidak sekaligus, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan diminta untuk bersabar.
"Sebelum dibagikan saya sudah menginstruksikan camat, lurah, RW dan RT untu mengedukasi masyarakat soal bantuan dari pusat, provinsi dan daerah. Supaya tidak terjadi persoalan, karena bantuan ini didistribusikan secara bertahap tidak sekaligus," kata Budi, pada Selasa, 28 April 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Ratusan Remaja Selandia Baru Dikabarkan Masuk Islam, Simak Fakta Sebenarnya
Dikatakan Budi, bantuan yang disalurkan pemerintah itu beragam, salah satunya DTKS dan non DTKS.
"Yang DTKS itu beragam, ada yang PKH, bantuan tunai Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bantuan Stimulasi, dan yang lainnya," tutur Budi.
Budi menegaskan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang sudah menerima dengan yang belum, camat, lurah dan RT/RW harus terus menyosialisasikan bahwa calon penerima bantuan yang sudah didata di setiap wilayah sedang diproses supaya segera menerima bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Harga Mobil Bekas Turun Anjlok, Penurunan Capai 30 Persen di Tengah Pandemi Covid-19
"Pada waktunya nanti, semua akan menerima dari sumber pintu bantuan yang beragam. Termasuk bantuan dari kota nanti untuk menyisir mana yang belum, baik DTKS mau pun Non DTKS,” kata Budi.
"Saya jamin seluruh masyarakat yang didata dan sudah ter-input serta terverifikasi diklasifikasikan menjadi sembilan pintu untuk penerima bantuan semua akan terakomodir. Masyarakat harus paham, yang belum menerima sekarang karena mereka akan mendapatkan bantuan dari sumber keuangannya berbeda,” ujar Budi menambahkan.***
