Network
PIKIRAN RAKYAT - Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 ini masuk dalam lima besar rawan tinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hal itu sesuai dengan hasil yang telah di launching oleh Bawaslu RI beberapa waktu lalu.
Sejumlah indokator kerawanan dalam pemilu, seperti keberpihakan Aparatur Sipil Negara, politik praktis transaksional, penyebaran berita hoax, hingga jumlah daftar pemilih, masih menjadi antisipasi semua pihak yang harus diwaspadai.
Baca Juga: Tinjau Stadion Pakansari Cibinong, Ketua PSSI Sebut Bogor Siap Sambut Piala Dunia U20 2021
Guna menangkal segara indek kerawanan pemilu tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya lantas membahasnya dalam rapat kordinasi bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu 4 Maret 2020.
Hadir dalam rapat tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kesbangpol Kab Tasikmalaya Kejaksaan Negeri Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Polres kota/Kabupaten Tasikmalaya, Kodim 0612/Tasikmalaya, Korem 062/Tarumanegara, Jurnalis, dan unsur intelejen lainnya.
Baca Juga: Geger Satu Warga Karawang Dikabarkan Positif Virus Corona usai Pulang dari Singapura, Dinas Kesehatan Buka Suara
"Jangan dijadikan ini pasti terjadi, akan tetapi bagaimana agar kerawanan itu tidak sampai terjadi. Jika tidak terjadi, maka kita berhasil dalam mengantisipasi itu," jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda.
Upaya ini, dikatakan Dodi, merupakan langkah pertama dalam sosialisasi mencegah kerawanan pemilu. Sehinga pada prosesnya nanti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berlangsung aman, damai serta segara aturan pemilu dilaksanakan dengan baik.
Seluruh hasil rakor ini lantas menjadi catatan serta rekomendasi Bawaslu, sebagai bahan antisipasi yang harus dilakukan.
Baca Juga: Dikabarkan Satu Pasien Suspect Virus Corona, Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya Berikan Klarifikasi
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin mengapresiasi digelarnya rakor indek kerawanan pemilu menjelang perhelatan Pilkada Bupati-Wakil Bupati yang tinggal beberapa bulan kedepan. Pihaknya pun memiliki beberapa catatan terkait IKP di Kabupaten Tasikmalaya yang cukup tingggi.
"Bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, sejumlah kerawanan tersebut menjadi Early Warning (peringatan dini). Sehingga penyelenggaran pemilu ini benar-benar menjalankan peraturan serta menerapkan asas luber jurdil," tegas Zamzam.
Secara prosesional KPU juga, dikatakan Zazam, dituntut lebih baik lagi. Pihaknya pun mengaris bawahi terkait kontestasi politik yang sangat erat dalam pemilihan.
Sehingga menjadi tugas penting bagi KPU untuk memberikan sosialisasi yang baik bagi para bakal calon yang akan bertarun di Pilkada kabupaten Tasikmalaya.
***
