Network
PR TASIKMALAYA – Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bareskrim Polda Jawa Barat, Rabu, 16 Desember 2020.
Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut datang untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Youtube Humas Jabar, Ridwan Kamil menyampaikan opini pribadinya terakit runtutan peristiwa yang telah terjadi.
Baca Juga: Erick Thohir Sebut Indonesia Tidak akan Tumbuh Pada 2022, Jika Covid-19 Belum Terselesaikan
Dalam konferensi persnya, mantan Wali Kota Bandung tersebut menyebut jika Menkopolhukam Mahfud MD yang mengawali kekisruhan yang telah terjadi hingga kini.
“Semua kekisruhan yang berlarut–larut, dimulai sejak adanya statement dari pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu di izinkan.
"Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang datang ke Bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa,” terang Ridwan Kamil.
Baca Juga: Tanggapi Penghapusan Status Buron Djoko Tjandra, PKS: Prihatin Institusi Besar Bisa Dimainkan Oknum
“Sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud pada PSBB di Jakarta, PSBB Jawa Barat dan lainya,” tambahnya.
Kang Emil juga mengatakan bahwa hukum harus adil, sehingga ia pun meminta Mahfud MD juga ikut bertanggung jawab.
“Dalam islam adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, beliau juga harus bertanggung jawab,” kata Ridwan Kamil.
Baca Juga: Tak Usulkan Pengganti Edhy Prabowo di Kabinet Jokowi, Gerindra: Kami Serahkan ke Presiden
“Tidak hanya kami kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi, jadi semua peran yang perlu di klarifikasi,” tambahnya.
Selain itu, Ridwan Kamil jugamempertanyaan kesetaraan hukum terkait peristiwa kerumunan yang berawal di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu.
“Kalau Gubernur Jawa Barat, DKI diperiksa , kenapa kerumunan di Bandara tidak driperiksa?,” tanya Ridwan Kamil.
Baca Juga: Terdepan Dalam Berantas Korupsi, Jokowi: Kejaksaaan Adalah Wajah Pemerintahan dan Kepastian Hukum
Ia juga mempertegas pernyataanya dengan meminta pihak lain yang dianggap bertanggung jawab, turut diperiksa juga.
“Berartikan seharusnya Bupati tempat Bandara, Gubernurnya juga harusnya mengalami perlakukan hukum yang sama seperti yang salya alami sebagai warga negara yang baik, itu jadi pertanyaan,” tutur Ridwan Kamil.
Ia menjelaskan soal negara hukum yang harus mengedepankan ketaatan dan kesetaraan dimata hukum sama.
Baca Juga: 'Terbangkan' 23 Tersangka Teroris JI ke Jakarta, 2 di Antaranya Masuk DPO Polri
Ia juga menyinggung soal adanya jabatan yang hilang, peristiwa yang berlanjut, secara syariat jabatan bukan hal segalanya dan bisa Allah cabut kapan saja.
Ridwan Kamil juga mengingatkan masyarakat yang sering membandingkan antara DKI dengan Jawa Barat atau luar DKI lainya.
Secara proporsi hukum, ia meminta menggunakan UU, sesuai UU Jabar sebagai daerah otonom beda dengan Jakarta yang daerah khusus, yang walikotanya diangkat dan diturunkan oleh Gubernur.
Baca Juga: Cegah Peluang Korupsi, Presiden akan Sederhanakan Sistem Regulasi dan Birokrasi
Diluar Jakarta, Wali Kota atau Bupati ipilih oleh langsung oleh Rakyat, tidak bisa disanksi oleh Gubernur.
***
