Network
PR TASIKMALAYA – Beberapa wilayah di Jawa Barat kembali masuk zona merah Covid-19, seiring tibanya vaksin Sinovac di Indonesia beberapa waktu lalu.
Berbicara soal vaksin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut jika hasil survei menunjukkan, masyarakat siap untuk divaksin.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Komite Kebijakan Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat di Bandung, Senin, 14 Desember 2020.
Baca Juga: Polri Lontarkan Pantun Sindir Ormas Radikal, Ferdinand Hutahaean Buat Give Away
“Hasil survei 93% warga Jawa barat sudah mengetahui soal vaksinasi Covid-19. Terimakasih untuk rekan-rekan media,” kata Ridwan Kamil dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari YouTube Humas Jabar.
Dari persepsi vaksin yang tidak bersedia hanya 9%, kemudian yang belum memutuskan 43,8%, dan yang sudah yakin di vaksin 47.1%.
Warga yang belum memutuskan kebanyakan karena ingin mendapatkan informasi mendalam sebelum yakin divaksin.
Baca Juga: Kenali 6 Vaksin Covid-19 yang Akan Beredar di Indonesa, ada Bio Farma Hingga Pfizer
Ridwan Kamil mengatakan, dari 100% warga yang di survei, 73,4% ingin vaksin dalam negeri dan dirinya akan melakukan tes darah terakhir.
“Semoga vaksin dalam negeri lancar, salah satu nanti jam 13.00 Saya dan Forkompinda akan diambil tes darah terakhir dipuskesmas Garuda,” lanjutnya.
“Mohon doanya, mudah-mudahana tes darah terakhir hari ini menghasilkan kesimpulan antibodi melimpah diatas 90%, sehingga bisa di bagikan,” tambahnya.
Baca Juga: FDA Beri Izin Penggunaan Vaksin Covid-19 Pfizer, Donald Trump dan Jajarannya Akan Disuntik Duluan
Kang Emil menyebut, vaksin Covid-19 yang dibeli langsung ke Sinovac menunggu hasil keputusan dari BPOM dan berbeda dengan vaksin yang di buat oleh Bio dan dites pada relawan seperti dirinya.
Untuk vaksinasi tersebut, katanya, tidak diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tapi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemda hanya mengamankan apa yang dibutuhkan pusat.
Vaksin itu dibagi dua, yakni untuk menengah bawah gratis ditanggung BPJS dan menengah atas harus bayar secara mandiri.
Baca Juga: Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin Akan Segera Diadili di Pengadilan Negeri Bandung Soal Dana SKPD
Vaksinasi mandiri disambut baik karena mereka tidak harus berlomba-lomba dengan kalangan menengah bawah.
Vaksinasi mandiri juga bisa dilakukan di rumah sakit, gedung khusus, dan mempermudah kalangan atas juga tidak harus mengantri di Puskesmas.
***
