PR TASIKMALAYA – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Jawa Barat terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung Jumat, 11 September 2020.
Pembangunan Jabar tahun 2021 akan fokus kepada percepatan pemulihan bidang yang terdampak pandemi global Covid-19.
“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memfokuskan secara khusus pada pembangunan Jawa Barat tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan dampak pada bidang kesehatan dan sosial, serta ekonomi,” ujar Ridwan Kamil pada kegiatan tersebut, dikutip dari situs Pemerintahan Provindi Jaewa Barat.
Baca Juga: Bencana Timbulkan Bencana, Evakuasi Kebakaran di Oregon Dikhawatirkan Ciptakan Penularan Covid-19
Terdapat sembilan sektor yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun 2021.
Hal itu terdiri dari akses pendidikan untuk semua, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah, serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
Ridwan Kamil menambahkan, DPRD Jawa Barat telah menyepakati tiga kebijakan pembangunan daerah serta program unggulan strategis untuk tahun 2021.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, PT MRT Jakarta Terapkan Protokol 'Bangkit' di Masa PSBB Total
Kebijakan pembangunan daerah yang disepakati pertama terkait pembiayaan tahun untuk enam kegiatan.
Enam kegiatan tersebut terdiri dari pembangunan Masjid Raya provinsi Jawa Barat, pembangunan simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika Kota Depok, peningkatan jalan pada ruas jalan Samudra-Bungbulangan-Sukarame Kabupaten Garut.
Lalu peningkatan jalan pada ruas jalan Sagaranten-Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, pembangunan terminal Tipe B di Cikarang Kabupaten Bekasi, dan pembangunan terminal tipe B di Ciledug Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Terbaru, 221.523 Kasus Covid-19 Terkonfirmasi Sejak awal Maret 2020 hingga Hari Ini
Kedua, terkait pinjaman daerah sebesar Rp 4,003 triliun yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
Anggaran tersebut bersumber dari pinjaman daerah yang akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur air dan sanitasi, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan pusat logistik dan sosial.
Ketiga, penambahan kegiatan pada bantuan keuangan untuk mendukung program padat karya.
Baca Juga: Lamaran Kerja Sering Ditolak? Perhatikan 6 Hal Penting Berikut ini Agar Kamu Bisa Wujudkan Mimpi!
Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2021 khususnya untuk penerimaan retribusi daerah, Jawa Barat akan fokus pada jasa usaha, memaksimalkan dividen BUMD, dan penyempurnaan tata kelola aset.
“Harapannya dengan percepatan ini, maka seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat segera terealisasi serta memberi dampak terhadap pergerakan ekonomi daerah,” ujar Ridwan Kamil.***