Network
PR TASIKMALAYA – Hizbullah Lebanon dan sekutunya Amal mengkritik delegasi yang akan bernegosiasi dengan Israel, Rabu 14 Oktober 2020.
Hal itu mengenai sengketa perbatasan laut Lebanon dan Israel, mereka menyerukan untuk mengubah tim negosiasi beberapa jam sebelum pertemuan pertama.
Secara resmi Lebanon dan Israel masih berperang setelah konflik selama beberapa dekade. Keduanya setuju untuk memulai pembicaraan dengan AS sebagai mediatornya.
Baca Juga: BNPB Minta Alat Peringatan Dini Bencana Harus Dipelihara
Pembicaraan itu terkait perbatasan laut yang mengalir melalui perairan Mediterania yang berpotensi kaya akan gas.
Ini mengikuti tiga tahun diplomasi oleh Washington dan beberapa minggu setelah itu terjadi peningkatan sanksi terhadap sekutu politik Hizbullah.
Di mana Hizbullah Lebanon didukung Iran, sebuah negara yang berada dalam krisis keuangan.
Baca Juga: Terkonfirmasi Positif Covid-19, Ronaldo Absen Bela Juventus
Pada sebuah pernyataan, Hizbullah dan Amal, dua partai utama Syiah Lebanon mengatakan, tim negosiasi hanya boleh menyertakan pejabat militer, tanpa warga sipil atau politisi.
"Keduanya menuntut agar segera menarik kembali dari keputusan ini dan membentuk kembali delegasi sesuai dengan kesepakatan kerangka kerja," katanya.
Hal itu Belum ada tanggapan langsung dari kantor Presiden Michel Aoun, sekutu politik Hizbullah, yang bertugas membentuk tim tersebut.
Baca Juga: Masuk Posisi ke-3 klasemen grup A4, Ukraina Berhasil Raih Kemenangan Tipis 1-0 atas Spanyol
Kepresidenan mengatakan bahwa negosiasi akan bersifat teknis pada Selasa, 13 Oktober 2020Hizbullah mengatakan, pembicaraan itu tidak mengisyaratkan perdamaian dengan musuh lama, Israel.
Keduanya terakhir kali melakukan perang mematikan selama sebulan pada tahun 2006.
Pertemuan hari Rabu 14 Oktober 2020 akan diselenggarakan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.
Baca Juga: Berharap Bisa Kerja Sama dengan Netflix, Indonesia Upayakan Buka Tempat untuk Syuting Internasional
PBB telah memantau perbatasan darat yang juga diperebutkan sejak penarikan Israel dari Lebanon selatan pada tahun 2000.
Penarikan tersebut mengakhiri pendudukannya selama 22 tahun.***
