Baca Juga: Resmi! Indonesia Jadi Tuan Rumah dalam Penyelenggaraan Gymnastics World Championship 2025
Sebagai Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze menyatakan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas di negara Kaukasus Selatan.
"Saya menjelaskan kepada Diplomat ASING Derek Chollet, para pejabat Departemen Luar Negeri AS yang membuat pernyataan palsu tentang RUU transparansi dan demo dijalan mengingatkan kita pada mantan Duta Besar AS pada tahun 2020-2023 yang membuat pernyataan palsu serupa," kata Irakli Kobakhidze, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Ia pun mengatakan, pernyataan AS sebelumnya menjadi penyebab kekerasan dari apa yang disebut sebagai aktor-aktor yang didanai asing. Serta, mendukung "proses revolusioner" yang menurutnya tidak efektif dan efisien.
"Saya menyatakan klarifikasi, pada Tuan Chollet bahwa tindakan khusus diperlukan untuk membangun kembali hubungan (antara Georgia dan Amerika Serikat), latar belakang ini, tidak mungkin dilakukan tanpa pendekatan yang baik dan terencana," tambah Irakli Kobakhidze.
Baca Juga: 2 Zodiak Ini Bakal Mendapatkan Keberuntungan di 4 Maret 2024, Auto Berbunga-bunga!
Ia juga meluapkan kekecewaannya pada diskusi dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Ia menyebut bahwa Uni Eropa kini "enggan untuk terlibat dalam diskusi yang substantif."***(Aldi Fitara Aldiansyah Noor)