Network
PR TASIKMALAYA - Pada hari Jumat, Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze merespon kritikan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait perancangan undang-undang "agen asing".
Irakli Kobakhidze menyebut bahwa para pengkritik rancangan undang-undang tersebut tidak mau untuk berdiskusi langsung, dalam sebuah diskusi yang berarti.
Parlemen Georgia yang sedang dalam proses perancangan undang-undang tersebut, mewajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai agen pengaruh asing bagi organisasi yang menerima lebih dari 20 persen dana dari luar negeri.
Persyaratan itu sepertinya ditolak oleh para otoriter yang terinspirasi oleh Kremlin. Ribuan pengunjuk rasa di Georgia pun kembali turun ke jalan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 waktu setempat untuk menolak hal tersebut, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Baca Juga: 3 Jenis dan Olahan Buah yang Sebaiknya Dihindari Bagi Penderita Diabetes
Mereka bergegas pergi ke markas besar Partai Impian Georgia, kemudian setelahnya mereka menghadiri kebaktian Jumat Agung sebelum hari Minggu Paskah Ortodoks.
Undang-undang itu membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat mendesak Tbilisi untuk membatalkan undang-undang tersebut.
Karena hal ini akan berisiko merusak kesempatan keanggotaan Uni Eropa, begitupun dengan masa depan Euro-Atlantik yang jangkauan nya lebih luas.
Dengan negara berpenduduk 3,7 juta jiwa yang telah melewati banyak perang dan revolusi sejak kejatuhan Uni Soviet, kebuntuan ini dipandang sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas. Hal ini juga yang dapat menentukan apakah Georgia, kembali dibawah pengaruh Moskow atau justru lebih dekat ke Eropa.
Baca Juga: Resmi! Indonesia Jadi Tuan Rumah dalam Penyelenggaraan Gymnastics World Championship 2025
Sebagai Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze menyatakan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas di negara Kaukasus Selatan.
"Saya menjelaskan kepada Diplomat ASING Derek Chollet, para pejabat Departemen Luar Negeri AS yang membuat pernyataan palsu tentang RUU transparansi dan demo dijalan mengingatkan kita pada mantan Duta Besar AS pada tahun 2020-2023 yang membuat pernyataan palsu serupa," kata Irakli Kobakhidze, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Ia pun mengatakan, pernyataan AS sebelumnya menjadi penyebab kekerasan dari apa yang disebut sebagai aktor-aktor yang didanai asing. Serta, mendukung "proses revolusioner" yang menurutnya tidak efektif dan efisien.
"Saya menyatakan klarifikasi, pada Tuan Chollet bahwa tindakan khusus diperlukan untuk membangun kembali hubungan (antara Georgia dan Amerika Serikat), latar belakang ini, tidak mungkin dilakukan tanpa pendekatan yang baik dan terencana," tambah Irakli Kobakhidze.
Baca Juga: 2 Zodiak Ini Bakal Mendapatkan Keberuntungan di 4 Maret 2024, Auto Berbunga-bunga!
Ia juga meluapkan kekecewaannya pada diskusi dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Ia menyebut bahwa Uni Eropa kini "enggan untuk terlibat dalam diskusi yang substantif."***(Aldi Fitara Aldiansyah Noor)
