Network
PR TASIKMALAYA - Jajaran Menteri dan anggota Parlemen Israel dari partai berkuasa, Likud, mulai membahas rencana melengserkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Selasa, 14 November 2023.
Channel 3 News memberitakan bahwa rencana mencopot Netanyahu dari posisinya itu termasuk dalam upaya 61 anggota parlemen untuk menyukseskan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu. Sehingga akibat hukum dari ini adalah pembentukan pemerintahan baru tanpa melalui pemilihan umum.
Rencana ini disusun karena adanya kekhawatiran dari para anggota parlemen dari partai Likud. Jika Netanyahu masih memimpin partai, maka kemungkinan besar mereka akan terkalahkan kembali pada pemilu berikutnya.
Kondisi seperti itu yang disayangkan oleh mereka, karena jika terus berlanjut menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak dapat menjadi bagian sistem politik Israel.
Di samping itu operasi penyerangan darat ke Gaza saat ini juga belum berakhir. Sehingga mereka melihat posisi ini tepat untuk mengadakan sidang parlemen untuk melengserkan Netanyahu dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel.
Dalam upaya meredakan kecemasan pihak oposisi, tokoh partai Likud yang digadang-gadang menjadi pemimpin pemerintahan untuk menggantikan Netanyahu, ia menyatakan diri tidak akan mencalonkan diri pada pemilu selanjutnya.
Sebab berdasarkan perkiraan politik saat ini, peluang terjadinya pencopotan jabatan Netanyahu sangat kecil. Ini dikarenakan hanya 10 orang anggota parlemen dari partai Likud yang menyetujui.
Sedangkan dalam hukum Israel menentukan bahwa untuk melakukan pencopotan jabatan Perdana Menteri harus dilakukan minimal 15 anggota parlemen dari partai Likud.
Baca Juga: Update Situasi Jalur Gaza: Netanyahu Tolak Gencatan Senjata, Israel Tetap Lakukan Serangan Genosida
