Network
PR TASIKMALAYA - Rusia mengutuk kekerasan yang terjadi di Palestina - Israel serta mengkritik pendekatan penyelesaian yang cenderung destruktif dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Tentara Israel di hari Senin kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Hamas. Ini terjadi setelah Hamas menyerbu tembok pemisah Gaza pada dua hari yang lalu.
Dalam penyerangan ini, tentara Israel memobilisasi pasukan dengan jumlah yang cukup besar selama ini.
Melihat kondisi tersebut, Rusia menyerukan adanya perdamaian dalam konflik tersebut dan merasa sangat khawatir akan kekerasan yang mungkin dapat meningkat menjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
Baca Juga: Israel Ketar-Ketir, Dewan Keamanan PBB Turun Tangan Bahas Konflik Palestina di Jalur Gaza
Saat ini Rusia merupakan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, Iran, Hamas, dan Israel. Rusia menilai bahwa negara Barat telah melupakan urgensi negara Palestina untuk merdeka seusai dengan perbatasan yang ditetapkan pada tahun 1967.
Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, menyamipakan kepda media bahwa ia mengutuk kekerasan tersebut, namun menjadi sebuah fakta bahwa Barat memiliki pemikiran yang sempit. Mereka menilai bahwa penyelesaian konflik ini hanya dengan mengutuk serangan Hamas terhadap Israel dan mengharapkan kemenangan Israel.
Mereka tidak memiliki pemikiran terhadap penyelesaian konflik dari akar permasalahannya, yaitu masalah mengenai Palestian itu sendiri.
"Saya tidak bisa tidak menyebutkan kebijakan destruktif Amerika Serikat yang menggagalkan upaya kolektif dalam kerangaka kuartet mediator Internasional," tutur Lavrov pada wartawan, setelah pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, pada Selasa, 10 Oktober 2023, seperti dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: Timnas Indonesia Tak Raih Poin Saat Lawan Palestina, Shin Tae-yong: Harusnya ...
Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Amerika Serikat menurutnya malah menuju ke ara memonopoli dialog antara Palestina dengan Israel. Ini dapat dilihat dari upaya Amerika Serikat menjauh dari solusi pembentukan negara Palestina. Mereka malah mengajukan pembicaraan mengenai meringankan permasalahan sosial-ekonomi warga Palestina.
Sejatinya Palestina menginginkan diakuinya negara Palestina yang mmeliputi wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Sedangkan wilayah ini telah dirampas oleh Israel pada perang tahun 1967.
Tim Kuartet yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia yang dibentuk pada tahun 2002. Memiliki mandat melakukan mediasi perdamaian dan melakukan persiapan untuk mendukung rakyat agar Palestina untuk menjadi negara.
Israel melakuakn ultimatum terhadap Palestina, bahwa mereka akan mengerahkan 300.000 tentara cadangannya dan meminta penduduk di Jalur Gaza untuk pergi. Ini sangat jelas bahwa Israel akan melakukan serangan darat guna menumpas Hamas.
Baca Juga: Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina Berakhir Imbang, Erick Thohir: Saya Menilai ...
"Situasi ini berpotensi penuh memunculkan bahaya konflik yang lebih meluas, dan oleh karena itu, tentu saja, in menjadi perhatian khusus kami saat ini," tutur Dmitry Peskov sebagai juru bicara Pemerintah Rusia.
Dalam perundingan di Moskow, Aboul Gheit menyampaikan kepada Lavrov bahwa ia setuju akan perlunya penghentian kekerasan. Namun peristiwa seperti itu akan terus terjadi, selama masalah Palestina masih belum terselesaikan.
Aboul Gheit menyatakan dengan tegas bahwa saat ini dibutuhkan tindakan tegas dan konkrit dalam penyelesaian konflik ini.
"Kami sepenuhnya menolak kekerasan,oleh kedua pihak. Masalh Palestian tidak bisa ditunda lagi, dan keputusan PBB harus dilaksanakan," tegas Aboul Gheit sebagai menteri Luar Negeri Mesir.***
