Network
PR TASIKMALAYA - Amerika Serikat belum meminta Tokyo untuk melakukan pembayaran terkait penjagaan pasukannya di negara AS.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono.
Tanggapan ini keluar saat ada sebuah laporan, mengutip mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton yang mengatakan dia menyampaikan permintaan Presiden Donald Trump untuk $ 8 miliar (Rp 113 Triliun) pembayaran tahunan.
Baca Juga: Diduga Mendiskreditkan Pemilu, Kampanye Biden Minta Facebook dan Twitter Hapus Postingan Trump
"Negosiasi atas biaya hosting (pasukan Amerika) belum dimulai," ujar Kono mengatakan pada konferensi pers reguler pada hari Selasa, 23 Juni 2020.
"Pemerintah Jepang belum menerima permintaan apa pun dari Amerika Serikat terkait masalah ini," tambahnya dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Reuters.
Perjanjian saat ini juga mencakup 54.000 tentara AS yang ditempatkan di Jepang yang akan berakhir pada Maret 2021.
Kono kemudian ditanya tentang laporan Bolton "The Room Where It Happened: A White House Memoir", di mana Bolton menulis bahwa ia menyampaikan permintaan Trump kepada pejabat senior pemerintah Jepang untuk pembayaran selama perjalanan ke Jepang Juli lalu.
Baca Juga: Tingkatkan Perdamaian Dunia, Tiongkok akan Bergabung dengan Perjanjian Perdagangan Senjata PBB
Ditanya apakah menurutnya biaya hosting militer AS saat ini tepat, Kono mengatakan bahwa Aliansi Jepang-AS adalah aset publik yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Pengaturan yang menguntungkan untuk satu sisi tidak akan bertahan lama," ujarnya.
Kono mengatakan dia tidak bisa mengomentari secara spesifik apa yang telah ditulis Bolton karena sejauh ini dia tidak berhasil mendapatkan salinan buku itu.
Baca Juga: Malang! Bocah 11 Tahun Kena Peluru Nyasar, Sempat Ditolak Rumah Sakit karena Tidak Mampu
Klaim yang dilaporkan Bolton ini sejalan dengan laporan Kebijakan Luar Negeri tahun lalu bahwa Trump mencari empat kali lipat pembayaran tahunan menjadi sekitar Rp 113 Triliun.
Hal itu sebagai bagian dari upaya AS untuk mendorong sekutunya meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.***
