Network
PR TASIKMALAYA - Korea Utara menolak tawaran Korea Selatan untuk mengirim utusan khusus agar dapat membahas ketegangan kedua negara terkait isu pembelot dan selebaran propaganda, serta upaya rekonsiliasi yang terhenti.
Kantor berita Korea Utara, KCNA, menerbitkan informasi tersebut pada Rabu, 17 Juni 2020, sehari setelah negara itu meledakkan kantor penghubung dua Korea.
KCNA juga menyebutkan bahwa pemerintah berjanji akan menerjunkan lagi tentara di area perbatasan.
Baca Juga: Sebut Terobosan Besar, Pakar Inggris Temukan Bukti Dexamethason Kurangi Risiko Kematian Covid-19
Pada Senin, 15 Juni2020, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menawarkan diri untuk mengirim penasihat keamanan nasional Chung Eui-yong dan kepala badan intelijen Suh Hoon sebagai utusan khusus.
Namun Kim Yo Jong, pejabat tinggi partai berkuasa sekaligus saudari Kim Jong Un menolak dengan mutlak usulan yang sembrono dan mengancam tersebut.
"Solusi semacam itu untuk krisis antara Utara dengan Selatan saat ini, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketiadaan tanggung jawab pemerintah Korea Selatan, menjadi tidak mungkin. Hal ini hanya dapat diselesaikan ketika sudah terbayar dengan harga sepadan," tulis KCNA, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Baca Juga: Bakal Dibintangi 7 Aktor Pendatang Baru, Drama Korea Adaptasi BTS Universe Mulai Diproduksi
KCNA, dalam kabar terpisah, menulis bahwa juru bicara Kepala Staf Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) menyatakan pihaknya akan mengirim pasukan ke kawasan Gunung Kumgang dan Kaesong dekat area perbatasan, tempat kedua Korea melangsungkan proyek-proyek ekonomi bersama pada masa lalu.
Ia juga menyebut pos polisi, yang sebelumnya ditiadakan sejak penguatan Zona Demiliterisasi (DMZ), kini akan kembali dipasang.
Sementara itu, unit persenjataan berat dekat perbatasan laut di wilayah barat, tempat para pembelot sering mengirim selebaran propaganda, juga akan kembali diperkuat.
Baca Juga: Hubungan antar-Korea di Ujung Tanduk, Menteri Unifikasi Tawarkan Pengunduran Diri Sukarela
Korea Utara juga akan memulai lagi pengiriman selebaran propaganda anti-Korea Selatan di wilayah perbatasan.
Menanggapi rencana itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mendesak Korea Utara agar patuh pada pakta antarkemiliteran dua Korea 2018, yang memuat sumpah kedua belah pihak untuk menghentikan 'segala aksi perseteruan' dan membongkar unit-unit di sepanjang DMZ.
Dalam tulisan lain lagi di KCNA, Kim Yo Jong mengkritik keras Moon Jae-in, dengan menyebutnya telah gagal menerapkan setiap poin pakta pengurangan ketegangan kedua negara yang disepakati pada 2018 serta 'menyerahkan lehernya pada jerat yang manut terhadap AS'.
Baca Juga: Ustaz Adi Hidayat Sebut Cicak sebagai Penanda Tempat Kotor juga Pembawa Banyak Bakteri
Gedung Biru, kantor kepresidenan Korea Selatan, menyebut kritik tersebut sangat kasar dan tak masuk akal serta merusak kepercayaan yang telah dibangun oleh pemimpin kedua negara.
"Kami tidak akan lagi menerima perilaku tidak masuk akal semacam itu," kata juru bicara Gedung Biru, Yoon Do-han, kepada wartawan, tanpa menjelaskan lebih lanjut respons pemerintah terhadap ketegangan yang memanas.***
