Network
PR TASIKMALAYA - Korea Utara menolak tawaran Korea Selatan untuk mengirim utusan khusus agar dapat membahas ketegangan kedua negara terkait isu pembelot dan selebaran propaganda, serta upaya rekonsiliasi yang terhenti.
Kantor berita Korea Utara, KCNA, menerbitkan informasi tersebut pada Rabu, 17 Juni 2020, sehari setelah negara itu meledakkan kantor penghubung dua Korea.
KCNA juga menyebutkan bahwa pemerintah berjanji akan menerjunkan lagi tentara di area perbatasan.
Baca Juga: Sebut Terobosan Besar, Pakar Inggris Temukan Bukti Dexamethason Kurangi Risiko Kematian Covid-19
Pada Senin, 15 Juni2020, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menawarkan diri untuk mengirim penasihat keamanan nasional Chung Eui-yong dan kepala badan intelijen Suh Hoon sebagai utusan khusus.
Namun Kim Yo Jong, pejabat tinggi partai berkuasa sekaligus saudari Kim Jong Un menolak dengan mutlak usulan yang sembrono dan mengancam tersebut.
"Solusi semacam itu untuk krisis antara Utara dengan Selatan saat ini, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketiadaan tanggung jawab pemerintah Korea Selatan, menjadi tidak mungkin. Hal ini hanya dapat diselesaikan ketika sudah terbayar dengan harga sepadan," tulis KCNA, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Baca Juga: Bakal Dibintangi 7 Aktor Pendatang Baru, Drama Korea Adaptasi BTS Universe Mulai Diproduksi
KCNA, dalam kabar terpisah, menulis bahwa juru bicara Kepala Staf Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) menyatakan pihaknya akan mengirim pasukan ke kawasan Gunung Kumgang dan Kaesong dekat area perbatasan, tempat kedua Korea melangsungkan proyek-proyek ekonomi bersama pada masa lalu.
Ia juga menyebut pos polisi, yang sebelumnya ditiadakan sejak penguatan Zona Demiliterisasi (DMZ), kini akan kembali dipasang.
