Network
PR TASIKMALAYA – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa beberapa negara Eropa sedang mempertimbangkan untuk membuka misi diplomatik bersama di Afghanistan.
Akan tetapi, Macron menekankan rencana itu tidak berarti pengakuan Prancis dan Eropa terhadap penguasa Taliban di Afghanistan.
Negara-negara Eropa telah bergulat dengan bagaimana terlibat bersama Taliban, yang mengambil alih Afghanistan dalam serangan kilat pada Agustus lalu.
“Kami sedang memikirkan sebuah organisasi antara beberapa negara Eropa, lokasi bersama untuk beberapa orang Eropa, yang memungkinkan duta besar kami hadir,” kata Macron kepada wartawan di Doha, seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Data Sementara Erupsi Korban Gunung Semeru, 38 Orang Alami Luka Bakar
“Ini adalah langkah yang berbeda dari pengakuan politik atau dialog politik dengan Taliban, kami akan memiliki perwakilan segera setelah kami dapat membukanya,” tambahnya.
Presiden Prancis menegaskan bahwa inisiatif ini tidak akan menandakan pengakuan politik atau dialog politik dengan Taliban.
Dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan dengan Taliban seminggu yang lalu, Uni Eropa menyarankan untuk segera membuka misi.
“Delegasi UE menggarisbawahi bahwa kemungkinan membangun kehadiran minimal di Kabul, yang tidak memerlukan pengakuan, akan secara langsung bergantung pada situasi keamanan,” ungkap Uni Eropa.
“Serta pada keputusan efektif oleh otoritas de facto untuk memungkinkan UE memastikan perlindungan yang memadai bagi staf dan bangunannya,” lanjutnya..
Sementara itu, Macron juga memuji peran Qatar dalam membantu upaya evakuasi warga Eropa keluar dari Afghanistan menyusul kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan.
Penguasa baru Afghanistan itu telah mengimbau masyarakat internasional untuk pengakuan diplomatik dan pencabutan sanksi.
Hal itu dilakukan saat Taliban berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang terputus dari lembaga keuangan internasional.
Infrastruktur negara itu sudah hancur karena perang selama beberapa dekade dan pendudukan militer pimpinan AS.
AS telah membekukan hampir triliunan rupiah dalam cadangan bank sentral Afghanistan dan lembaga keuangan internasional telah menangguhkan pendanaan pembangunan untuk negara itu.
Tindakan tersebut menjerumuskan ekonomi yang sangat bergantung pada bantuan ke dalam krisis dan membuat para ekonom dan kelompok bantuan memperingatkan bencana kemanusiaan.
Dengan memasuki musim dingin, organisasi bantuan telah memperingatkan krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Kakak-Adik Akur! Rafathar Tampak Setia Menunggu Rayyanza
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menggambarkan minggu ini sebagai prospek sosial ekonomi yang mengkhawatirkan untuk Afghanistan selama 13 bulan ke depan.
Di Afghanistan, lebih dari 24 juta orang membutuhkan bantuan penyelamatan jiwa, peningkatan dramatis yang didorong oleh gejolak politik, guncangan ekonomi, dan kerawanan pangan yang parah.
UNDP telah memproyeksikan bahwa kemiskinan akan menjadi hampir universal pada pertengahan 2022.***
