Network
PR TASIKMALAYA – Kelompok hak asasi manusia, Amnesty International, menyebut bahwa Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah memasuki zona yang berbahaya.
Zona berbahaya yang dimaksud Amnesty International adalah tindakan IOC yang mengambil bagian dalam panggilan telepon dengan Peng Shuai.
Panggilan telepon itu dimaksudkan IOC untuk memberikan jaminan atas keselamatan atlet Tiongkok tersebut.
Peng Shuai, mantan petenis nomor satu dunia ganda, melakukan panggilan video pada Minggu, 21 November 2021 dengan presiden IOC Thomas Bach.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, ia mengatakan bahwa dirinya aman dan baik-baik saja.
Peng Shuai menyakinkan hal itu setelah pemerintah Barat dan komunitas tenis global menyatakan keprihatinan yang meningkat untuk kesejahteraannya.
Wanita berusia 35 tahun itu tidak terlihat selama hampir tiga minggu sejak melontarkan tuduhan di media sosial bahwa mantan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya.
Baca Juga: Indra Kenz Hilang HP di Acara Ulang Tahun Atta Halilintar, Begini Lokasi Terakhirnya
Baik Zhang maupun pemerintah Tiongkok tidak mengomentari tuduhan Peng Shuai.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan email untuk mengomentari pernyataan Amnesty.
"IOC memasuki zona berbahaya. Mereka harus sangat berhati-hati untuk tidak berpartisipasi dalam menutupi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia," kata peneliti Amnesty, Alkan Akad.
Baca Juga: Adik Bibi Ardiansyah, Fuji, Berkali-kali Mengerjai Gala Pakai Es Krim, Begini Tingkahnya
"Di masa lalu kami telah melihat berbagai kasus serupa di mana orang tidak punya pilihan selain mengatakan apa yang diperintahkan kepada mereka," tambahnya.
Akad mengatakan panggilan video itu hampir tidak meyakinkan dan tidak banyak membantu mengurangi kekhawatiran atas kesejahteraan pemain.
Pernyataannya mirip dengan yang diutarakan oleh Asosiasi Tenis Wanita (WTA) sebelumnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Apresiasi Pelaksanaan World Superbike 2021 di Sirkuit Mandalika, Begini Katanya!
"Pemerintah Tiongkok memiliki rekam jejak, terutama media yang dikelola negara untuk memalsukan pernyataan atau membuat orang memberikan kesaksian paksa dan kadang-kadang di televisi tak lama setelah orang hilang," kata Akad.
Akad meminta pemerintah Tiongkok untuk menyelidiki tuduhan pelecehan seksual dan memastikan bahwa para penyintas memiliki platform untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas, dan tanpa konsekuensi yang merugikan.***
