Network
PR TASIKMALAYA – Pemerintahan Joe Biden buka suara terkait rencana perluasan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat.
Menyuarakan penentangan, pemerintahan Joe Biden menyebut bahwa rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat oleh Israel itu dapat merusak prospek solusi dua negara.
Penentangan oleh pemerintahan Joe Biden tersebut merupakan salah satu kritik yang jarang dilakukan terhadap sekutu mereka, Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dengan tegas menolak dorongan Israel baru-baru ini untuk membangun lebih banyak pemukiman di Tepi Barat.
Dia juga mengkritik upaya Israel untuk melegalkan pos-pos pemukiman tidak teratur di wilayah Palestina.
"Kami sangat prihatin dengan rencana pemerintah Israel untuk memajukan ribuan unit pemukiman, banyak dari mereka jauh di Tepi Barat," ujar Price, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera.
“Selain itu, kami prihatin dengan terbitnya rencana pembangunan untuk 1.300 unit permukiman di sejumlah wilayah Tepi Barat.
Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan,” lanjutnya.
Tetapi soal apakah Israel akan menghadapi dampak dari penentangan pemerintah AS atas rencana tersebut, Price tidak berkomitmen.
“Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat tinggi, dengan mitra Israel kami,” katanya.
“Mitra Israel kami tahu di mana posisi kami, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi dalam hal ini,” tutur Price.
Sebelumnya, PBB juga menyatakan keprihatinan tentang pengumuman Israel, mengatakan bahwa semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional.
Baca Juga: Rizky Billar Singgung Negara Jerman Saat di Turki, Komentar Suami Lesti Kejora Jadi Sorotan
Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dalam perang tahun 1967. Sejak itu, mereka telah menduduki tanah itu dan membangun permukiman eksklusif bagi warga Israel.
Tindakan tersebut oleh para kritikus disebut sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Jenewa.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juli, pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang.
Pada tahun 2016, Dewan Keamanan PBB mengutuk permukiman tersebut dalam sebuah resolusi yang mengatakan pembangunan tidak memiliki validitas hukum.
Sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum, selain mengeluarkan peringatan umum terhadap langkah-langkah yang mereka katakan merugikan solusi dua negara.
Joe Biden juga telah menolak beberapa seruan progresif AS untuk mengkondisikan bantuan AS ke Israel, berulang kali menekankan bahwa komitmen pemerintahannya terhadap keamanan Israel adalah jelas.***
