Network
PR TASIKMALAYA – Parlemen Inggris sebut Tiongkok telah melakukan aksi genosida terhadap kelompok Muslim Uighur serta etnis minoritas lainnya di daerah Xinjiang.
Pemerintah Inggris secara tegas mengutuk perbuatan Tiongkok dan berharap agar tekanan terhadap kaum Muslim Uighur di Xinjiang, bisa segera dihentikan.
Parlemen Inggris juga mengajak parlemen Belanda dan Kanada untuk mengikuti aksi mengecam perbuatan Tiongkok.
Baca Juga: Seo Ye Ji Dicap Netizen Sebagai Tukang Pura-pura, Video Lamanya Kembali Diperdebatkan
Dilansir Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dari laman South China Morning Post (SCMP), kecaman Parlemen Inggris serta upaya mereka untuk menghentikan aksi genosida yang dilancarkan Tiongkok ini, sejalan dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Parlemen Inggris dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson sewaktu mengeluarkan kecaman terhadap Tiongkok yang diduga telah menyiksa Muslim Uighur di Xinjiang.
Sayangnya kecaman ini tidak mendapatkan respon positif dari Menteri Dalam Negeri untuk Asia, Nigel Adams.
Menurut Nigel Adams, kecaman Parlemen Inggris atas Tiongkok tidak memiliki kekuasaan apapun karena hanya sebatas kecaman dalam negeri dan bukannya dibuat oleh pengadilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) atau International Court of Justice.
Selain itu, Nigel Adams juga menilai kalau kecaman yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris tidak bisa sebatas omongan saja tetapi harus ada bukti nyata.
Apalagi kecaman ini menyangkut masalah genosida yang merupakan aksi kejahatan paling dikecam di seluruh dunia.
Nigel Adams menambahkan komentarnya dengan cara memperbaiki kecaman yang sebelumnya dikeluarkan oleh Parlemen Inggris menjadi permohonan kepada Tiongkok.
Nigel Adams meminta Tiongkok agar membiarkan penyidik dari PBB masuk ke daerah Xinjiang dan melihat langsung apa yang terjadi dengan kelompok Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di sana.
Sementara itu, kecaman Parlemen Inggris yang menuduh Tiongkok melakukan genosida terhadap kelompok Uighur di Xinjiang, bukanlah kali pertama.
Sebelumnya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menjadi pemerintahan pertama yang menyebut kekerasan di Xinjiang sebagai aksi genosida.
Tuduhan yang masih belum jelas ini, membuat Tiongkok naik pitam dan menjatuhkan sanksi kepada sembilan orang dan empat organisasi asal Inggris.
Sanksi tersebut diberikan Tiongkok dengan tuduhan bahwa Inggris telah sengaja menyebarkan rumor tidak jelas terkait perbuatan pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Baca Juga: Intip Spoiler Ikatan Cinta Malam Ini 23 April 2021: Aldebaran Tes DNA Reyna, Berhasil?
Salah satunya yang mendapatkan sanksi dari pemerintah Tiongkok adalah Nusrat Ghani, anggota Partai Konservatif Inggris yang pertama kali membahas aksi genosida di Xinjiang serta meminta pemerintah Inggris untuk segera turun tangan dalam mengontrol Tiongkok.
Tidak tinggal diam, anggota parlemen Inggris juga meminta Perdana Menteri Boris Johnson untuk segera mengeluarkan sanksi tegas atas pemerintah Tiongkok.
Desakan terhadap Perdana Menteri Boris Johnson telah ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota Parlemen Inggris, awal bulan ini.
Baca Juga: Dikenal Miliki Persahabatan Baik, V dan Jimin BTS Rupanya Pernah Bertengkar Hebat Lho!
Sementara itu, Rahima Mahmut yang merupakan presiden Kongres Uighur Dunia juga meminta dukungan dunia agar Muslim Uighur bisa segera diselamatkan dari kekejaman pemerintahan Tiongkok.
“Pemerintah Tiongkok tidak bisa terus dibiarkan melancarkan aksi kejahatan kemanusiaan tanpa ada konsekuensi yang nyata,” komentar Rahima Mahmut terkait aksi genosida Tiongkok terhadap kaum Muslim Uighur di Xinjiang.***
