Network
Penangguhan akun Kedubes tersebut dilakukan Twitter sehari setelah pemerintahan Donald Trump, di jam-jam terakhirnya, menuduh Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang.
Hal itu pun menjadi sebuah temuan yang didukung oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joe Biden.
“Kami telah mengambil tindakan terhadap cuitan yang Anda rujuk karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi,” ungkap juru bicara Twitter pada Kamis, 21 Januari 2021.
“Yang menyatakan: Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, disabilitas, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis,” lanjutnya.
Baca Juga: Diduga Serangan ISIS, Bom Bunuh Diri Ganda yang Meledak di Pasar Baghdad Tewaskan Penduduk
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan pada Kamis, 21 Januari 2021, bahwa pihaknya bingung dengan tindakan Twitter.
Ini karena akun Kedubes Tiongkok berfungsi sebagai pemberi informasi serta untuk mengklarifikasi fakta sebagaimana tugas Kedubes yang semestinya.
“Ada banyak laporan dan informasi yang berkaitan dengan Xinjiang yang menentang Tiongkok. Kedutaan besar kami (Kedubes, red) di AS bertanggung jawab untuk mengklarifikasi fakta tersebut," ujarnya.
“Kami berharap mereka tidak menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Kami berharap mereka dapat melihat apa yang benar dari disinformasi tentang masalah ini,” Hua menambahkan.
Baca Juga: Soroti Aksi Mensos Risma Angkat Batang Pohon, Gus Umar: Buat Apa Coba?
