Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan memberikan serangan serangan pedasnya terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Erdogan bahkan mengatakan bahwa dia berharap Prancis akan segera menyingkirkan presidennya itu.
Berbicara setelah salat Jumat di Istanbul, Ia menyebut menyebut Macron adalah "masalah" bagi Prancis, yang menurutnya sedang mengalami masa berbahaya di bawah kepemimpinannya.
Baca Juga: Korupsi Bantuan untuk Rakyat, Juliari Sempat Bilang Bansos Terhambat Karena Keterlambatan Data
"Harapan saya adalah agar Prancis menyingkirkan masalah Macron secepat mungkin," kata Erdogan.
Jika tidak, kata Erdogan, Prancis tidak akan mampu mengatasi gerakan protes terhadap ketidakadilan sosial di negaranya.
Erdogan juga mengatakan Prancis telah kehilangan kredibilitasnya sebagai perantara kelompok Minsk, yang dibentuk pada 1990-an untuk mendorong resolusi damai untuk konflik di Nagorno-Karabakh. Prancis telah memihak Armenia dalam konflik itu, sedangkan Turki dengan Azerbaijan.
Komentar Erdogan muncul di tengah retorika keras dari kedua pemimpin tersebut.
Baca Juga: Mensos Juliari Ditangkap KPK, Bagaimana Nasib Program Bansos Covid-19?
Macron mencoba menghindari eskalasi lebih lanjut pada Jumat, menyerukan "rasa hormat" setelah serangan Erdogan, dan mengalihkan pertanyaan tentang pertengkaran tersebut.
Pemimpin Prancis itu juga mengatakan kepada sebuah situs berita, bahwa Erdogan sedang dalam proses membatasi kebebasan rakyat Turki.
Hubungan tegang itu terus terjadi karena sejumlah masalah, termasuk soal tuduhan Erdogan terhadap Prancis yang disebutnya sebagai Islamopohobia.
Pada bulan Oktober, Erdogan mengatakan Macron perlu diperiksa kepalanya karena membela karikatur Nabi Muhammad.
Baca Juga: Dua Menteri Terjerat Korupsi, Presiden Jokowi Geram: Saya Tak akan Melindungi
Pada saat itu, otoritas Prancis mengecam "propaganda" Turki terhadap Prancis dan Paris memanggil duta besarnya untuk Turki dalam melakukan konsultasi.
"Kelebihan dan kekasaran bukanlah metode dan kami tidak menerima penghinaan," ujar Pihak Pemerintah Prancis.***
