PR TASIKMALAYA - Tagar #WhatsHappeningInThailand bertengger di puncak trending topik Twitter, menyusul sikap aparat setempat yang brutal.
Dari cuitan dengan tagar yang disematkan, rakyat Thailand membagikan potret sikap polisi yang menghalau para pendemo dengan anarkis.
Polisi Thailand menembakkan gas air mata dan menyeret paksa para pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi menuntu Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Baca Juga: Penelitian WHO: Pria Lebih Rentan Terpapar Virus Corona
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, para pengunjuk rasa yang didominasi anak muda tersebut menentang pemerintah Thailand.
Unjuk rasa yang digelar di Bangkok tersebut memaksa demonstran turun ke jalan membawa payung melawan para polisi bertameng.
Protes yang dipimpin para pemuda Thailand itu kembali memuncak atas bentuk perlawanan politik tokoh militer dan Istana Kerajaan Raa Maha Vajiralongkorn.
Baca Juga: HUT ke-19 Kota Tasikmalaya: Kasus DBD Meningkat, Wagub Minta Warga Terapkan PHBS
“Pemerintah diktator menggunakan kekerasan untuk membubarkan gerakan rakyat,” kata Tattep Ruangprapaikitseree, salah satu pemimpin protes.
Tattep ditangkap beberapa jam kemudian, bersama dengan enam pengunjuk rasa lainnya. Menyusul sang Raja yang tak kunjung memberikan tanggapan.
Tak hanya pengunjuk rasa, seorang jurnalis media online setempat, Prachatai pun dilaporkan ditangkap dalam insiden yang memuncak pada Jumat, 16 Oktober 2020 malam itu.
Baca Juga: Sinopsis Film 'A Company Man', Tayang Malam Ini di Trans 7
“Saya tidak takut pada diri saya sendiri. Saya lebih mengkhawatirkan masa depan negara," kata seorang pengunjuk rasa Poom, 31, yang tidak mau menyebutkan nama lengkapnya.
Unjuk rasa itu diketahui diikuti pula oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di luar Bangkok.
Diketahui, Prayuth pertama kali mengambil alih kekuasaan sebagai panglima militer dalam kudeta 2014 lalu.
Baca Juga: Gelar Konferensi Pers, Kemkominfo Bahas Transparansi Penyusunan UU Cipta Kerja
Pengamat politik menyebut, pemilu yang berlangsung saat itu direkayasa dan hasilnya hanya agar Prayuth kembali memegang kekuasaan sebagai perdana menteri sipil.
"Saya tidak akan berhenti (mundur)," kata Prayuth kepada wartawan setelah rapat kabinet darurat, menambahkan bahwa tindakan darurat akan diberlakukan hingga 30 hari.
Para pengunjuk rasa menyerukan untuk konstitusi baru dan menggantikan sistem pemerintahan yang dirancang di bawah kendali pemerintahan militer.
Baca Juga: Terapkan Pola SIP, Berikut Tips Mengatur Keuangan Bagi Milineal
Reformasi monarki di Thailand dianggap hanya membantu memperkuat pengaruh militer selama beberapa dekade di lingkup politik.
Sementara itu, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyayangkan sikap dan kondisi terkini Thailand.
Hal itu merujuk pada dakwaan dan tindakan yang diterima orang-orang yang menggunakan hak mereka secara damai.
Baca Juga: Ingin Nikmati Hidup, Janji Luhut pada sang Istri: Bakal Pensiun dari Politik di 2024
Partai oposisi Thailand juga mengutuk keras tindakan brutal aparat keamanan dalam membubarkan para demonstran.
"Penggunaan kekerasan untuk menekan protes menambah bahan bakar api kebencian dan meningkatkan krisis iman," kata enam pihak dalam sebuah pernyataan.***