PR TASIKMALAYA - Kebijakan wajib satu anak dalam keluarga terjadi di China sejak 1980-2016.
Kebijakan tersebut bertujuan agar China dapat mengatasi populasi yang berkembang pesat dan mengurangi pembunuhan bayi perempuan berdasarkan keyakinan patriarki.
Pada tahun 2021 China memiliki populasi yang terdiri dari 723 juta pria dan 689 juta wanita.
Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa ia berencana untuk memberlakukan kebijakan yang akan membantu meningkatkan angka kelahiran, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Sputnik, pada Senin, 17 Oktober 2022.
Baca Juga: Tes Fokus: Bisakah Anda Melihat Hewan Tersembunyi di Gambar Ini?
"Kami akan menetapkan sistem kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran dan mengejar strategi nasional proaktif dalam menanggapi penuaan populasi," kata Xi Jinping.
Awal berlakunya kebijakan satu anak, disebabkan adanya aborsi paksa, bahkan ada keluarga yang harus menyembunyikan kehamilan mereka.
Selain itu, sangat marak tindakan pembunuhan bayi perempuan, dan setelah 2016 diperbolehkan dua anak untuk satu keluarga.
Menurut Mei Fong, seorang jurnalis dan koresponden China untuk The Wall Street Journal, anak laki-laki sering menjadi prioritas jika terjadi pembatasan jumlah anak.
Baca Juga: 22 Judul Anime yang Wajib Ditonton Selain ‘Samurai Champloo’
"Ketika Anda membuat sistem di mana Anda akan mengecilkan ukuran keluarga dan orang harus memilih, maka orang akan memilih anak laki-laki," kata Mei Fong.
Dia menambahkan bahwa fenomena di China saat ini terjadi sangat memprihatinkan antara jumlah pria dan wanita.
"Sekarang Cina memiliki 30 juta lebih banyak pria daripada wanita, 30 juta bujangan yang tidak dapat menemukan pengantin. Mereka menyebut mereka guang guan, 'cabang patah', itulah nama dalam bahasa China. Mereka adalah jalan buntu biologis keluarga mereka," tambahnya.
Sementara negara itu mungkin memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, wanita di China memiliki sedikit minat untuk memiliki anak.
Baca Juga: Tes IQ: Ahli Sebut Hanya 1 Persen Orang Berhasil Temukan Anjing di Gambar Kota Ini!
Pemberlakuan pemotongan pajak oleh pemerintah, cuti hamil yang lebih lama, peningkatan asuransi kesehatan, subsidi perumahan, dan mengatasi tingginya biaya les privat dapat mendorong beberapa wanita muda untuk mengubah pendirian mereka sebagai orang tua.
Namun, negara harus terlebih dahulu mengatasi biaya pendidikan, upah rendah, dan hak-hak buruh serta kebijakan Covid-19.***