PR TASIKMALAYA - Sebagian besar anggota Dewan Kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, mendukung rencana menutup departemen kepolisian di kota tersebut dan akan menciptakan cara baru yang dapat memastikan keamanan masyarakat.
Rencana itu menunjukkan aksi massa yang memprotes kematian Floyd punya dampak kepada sistem kepolisian di Minneapolis.
"Kami berencana membongkar tatanan di Departemen Kepolisian Kota Minneapolis. Saat kami selesai melakukannya, kami tidak akan membangunnya lagi. Kami akan secara drastis berpikir ulang bagaimana kita membangun sistem keamanan masyarakat dan penanggulangan situasi darurat," kata seorang anggota dewan kota, Jeremiah Ellis, lewat unggahannya di Twitter.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya Mulai Landai, Kewaspadaan Jangan Diabaikan
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, gerakan 'kurangi anggaran kepolisian' atau defund the police telah lama digaungkan sebelum aksi massa berlangsung.
Setelah video yang menunjukkan Floyd disiksa seorang polisi sampai ia tewas bulan lalu, gerakan itu mendapat banyak dukungan dari masyarakat.
Dalam video itu, Derek Chauvin, anggota Kepolisian Kota Minneapolis, menggencet leher Floyd selama hampir selama sembilan menit sehingga ia tewas akibat kehabisan napas.
Baca Juga: Sosialisasikan AKB, Petugas Lakukan Patroli dan Bubarkan Kerumunan di Pantai Karang Tawulan
Tayangan itu membuat banyak orang di seluruh dunia ngeri terhadap aksi brutal polisi. Saat ini, Chauvin dan tiga polisi Minneapolis lainnya telah dipecat dari kesatuan dan dituntut bersalah atas kematian Floyd.
Dewan Kota Minneapolis belum membahas secara resmi rencana mengurangi anggaran kepolisian atau mengubah tatanan di dalamnya. Namun, Presiden Dewan Kota Minneapolis, Lisa Bender, sebagaimana dikutip CNN, mengatakan mayoritas anggota mendukung rencana tersebut.
"Kami berkomitmen membongkar tatanan kepolisian yang kita tahu saat ini di Kota Minneapolis dan akan membangunnya kembali bersama-sama komunitas dengan menggunakan model baru keamanan masyarakat yang dapat menjaga komunitas kami tetap aman," kata Bender.
Baca Juga: Sosialisasikan AKB, Petugas Lakukan Patroli dan Bubarkan Kerumunan di Pantai Karang Tawulan
Gerakan 'defund the police' didorong oleh kritik masyarakat terhadap anggaran tinggi khas militer yang diterima banyak departemen kepolisian AS.
Aksi itu juga memprotes keterlibatan kepolisian menanggulangi penyakit sosial seperti kecanduan, penyakit mental, dan tuna wisma.
Menurut pendukung gerakan, masalah itu lebih baik diatasi dengan pendekatan layanan sosial sehingga perlu dipikirkan kembali perilaku seperti apa yang pantas disebut sebagai aksi kriminal.
Pejabat yang terpilih di Dewan Kota New York dan Los Angeles juga mengatakan mereka berencana mengurangi anggaran kepolisian dan mengalihkannya ke layanan sosial. Langkah itu menunjukkan gerakan 'defund the police' mulai mendapatkan banyak dukungan di AS.***