PR TASIKMALAYA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, menetapkan status Siaga II di negara tersebut.
Hal itu ditetapkan KBRI Yangon setelah melihat situasi keamanan di Myanmar akibat kudeta militer semakin memburuk belakangan ini.
Pihak KBRI pun kini menghimbau para warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar untuk tetap tenang, berdiam diri di kediaman masing-masing, menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja jika tidak ada keperluan sangat mendesak.
Baca Juga: Tanggapi Amien Rais Soal Sumpah Mubahalah KM 50, Muannas Alaidid: Kasihan Sudah Tua Buat Gegeran
Hal tersebut menanggapi kisruh politik yang kian mencekam setelah aksi kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Myanmar pada 1 Februari lalu.
Hal itu dimaksudkan KBRI Myanmar untuk menghindari agar tidak adanya WNI yang ikut menjadi korban dalam situasi politik Myanmar akibat kudeta militer tersebut.
Himbauan kepada WNI di Myanmar itu, disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis, Kamis 4 Maret 2021.
Baca Juga: Akun Twitternya Diretas, Andi Arief Protes: Ini Kerjasama Twitter dengan 'Kakak Pembina'
Sebagaimana diberitakan pikiran-rakyat.com dalam judul artikel "Myanmar Genting, KBRI Yangon Minta WNI yang Tak Punya Kepentingan Kembali ke Indonesia", KBRI mengumumkan situasi di Myanmar berada pada Status Siaga II setelah memperhatikan perkembangan situasi terakhir dan sesuai rencana kontijensi.
"Sedangkan bagi WNI beserta keluarganya yang tidak memiliki keperluan yang esensial, dapat mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia dengan memanfaatkan penerbangan komersial yang saat ini masih tersedia," ucapnya.
Kemlu dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI.
Seperti diketahui, kondisi Myanmar memburuk setelah militer melakukan kudeta dan menangkap para pemimpin sipil.
Unjuk rasa yang berlangsung di negeri itu juga berujung tewasnya sejumlah demonstran.
Indonesia mendesak militer Myanmar membebaskan para tahanan politik guna membangun kondisi yang kondusif bagi terlaksananya dialog untuk penyelesaian krisis yang dipicu kudeta militer di negara itu.
Baca Juga: Ungkap Alasan Hilangnya Cuitan KLB Partai Demokrat, Andi Arief Singgung Sosok 'Kakak Pembina'
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan khusus para menlu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna membahas krisis politik Myanmar, Selasa.
“Indonesia mendesak semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Kondisi kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk dengan melepaskan tahanan politik,” kata Retno.
Dalam kudeta yang dilancarkan pada 1 Februari 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dan menangkap sejumlah pemimpin di antaranya Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Tak lama setelah itu, Suu Kyi ditahan atas beberapa tuduhan salah satunya impor radio walkie-talkie secara ilegal, sementara presiden yang digulingkan Win Myint dituding melanggar aturan pembatasan terkait virus corona.
Penangkapan kedua pemimpin serta beberapa tokoh partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menyulut kemarahan masyarakat Myanmar yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer.***(Bambang Arifianto/pikiran-rakyat.com)