PR TASIKMALAYA - Twitter telah melakukan blokir pada akun Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok karena dianggap telah melakukan dehumanisasi.
Twitter blokir akun tersebut setelah Kedubes Tiongkok AS mengunggah cuitan yang membela kebijakan Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, dan hal ini dinilai sebagai dehumanisasi.
Hal tersebut dianggap melanggar pendirian platform media sosial AS itu terhadap orang-orang yang "tidak manusiawi".
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Tetapkan Standar Masker Yang Digunakan
Akun Kedubes Tiongkok, @ChineseEmbinUS, membuat cuitan yang menyebut bahwa wanita Uighur telah diemansipasikan dan tidak lagi menjadi "mesin pembuat bayi”.
Dikutip dari Reuters oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, cuitan tersebut kemudian dihapus oleh Twitter dan diganti dengan label yang menyatakan bahwa cuitan itu tidak lagi tersedia.
Meskipun Twitter menyembunyikan cuitan yang melanggar kebijakannya, pemilik akun tetap harus menghapus postingan tersebut secara manual.
Untuk diketahui, akun Kedubes Tiongkok belum memposting cuitan baru sejak 9 Januari 2021.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Tetapkan Standar Masker Yang Digunakan
Penangguhan akun Kedubes tersebut dilakukan Twitter sehari setelah pemerintahan Donald Trump, di jam-jam terakhirnya, menuduh Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang.
Hal itu pun menjadi sebuah temuan yang didukung oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joe Biden.
“Kami telah mengambil tindakan terhadap cuitan yang Anda rujuk karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi,” ungkap juru bicara Twitter pada Kamis, 21 Januari 2021.
“Yang menyatakan: Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, disabilitas, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis,” lanjutnya.
Baca Juga: Diduga Serangan ISIS, Bom Bunuh Diri Ganda yang Meledak di Pasar Baghdad Tewaskan Penduduk
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan pada Kamis, 21 Januari 2021, bahwa pihaknya bingung dengan tindakan Twitter.
Ini karena akun Kedubes Tiongkok berfungsi sebagai pemberi informasi serta untuk mengklarifikasi fakta sebagaimana tugas Kedubes yang semestinya.
“Ada banyak laporan dan informasi yang berkaitan dengan Xinjiang yang menentang Tiongkok. Kedutaan besar kami (Kedubes, red) di AS bertanggung jawab untuk mengklarifikasi fakta tersebut," ujarnya.
“Kami berharap mereka tidak menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Kami berharap mereka dapat melihat apa yang benar dari disinformasi tentang masalah ini,” Hua menambahkan.
Baca Juga: Soroti Aksi Mensos Risma Angkat Batang Pohon, Gus Umar: Buat Apa Coba?
Nyatanya, ini bukan kali pertama bagi Twitter untuk mengambil tindakan terhadap akun milik Tiongkok.
Pada Juni 2020, Twitter menghapus lebih dari 170.000 akun yang disebut memiliki keterkaitan dengan operasi pengaruh yang menyebarkan pesan-pesan palsu yang menguntungkan pemerintah Tiongkok.
Disusul kemudian oleh penghapusan akun mantan presiden AS Donald Trump, dengan 88 juta pengikut, yang berisiko kembali mengundang kekerasan setelah insiden penyerbuan di Capitol.
Sementara itu, Tiongkok tetap menunjukkan pesan optimis terhadap pemerintahan Joe Biden yang menyebutnya sebagai "malaikat yang baik hati dapat menang atas kekuatan jahat".****