PR TASIKMALAYA - Sebuah bom yang dipasang ke becak menewaskan sedikitnya 15 anak dan melukai 20 lainnya di daerah yang dikuasai Taliban di Afghanistan Timur pada Jumat, 18 Desember 2020.
Hal itu terjadi di saat meningkatnya kekerasan di negara yang seringkali terjadi perang tersebut.
Bom meledak setelah seorang pria yang mengendarai becak bermotor memasuki sebuah desa di distrik Gilan untuk menjual barang, dan pedagang itu kemudian dikelilingi oleh anak-anak.
Baca Juga: Perkokoh Kesatuan Umat, Jokowi: Klarifikasi Berita Hoaks dan Tutup Ujaran Kebencian
Menurut juru bicara gubernur provinsi Ghazni, Wahidullah Jumazada jumlah korban bisa bertambah.
Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas serangan itu dan Jumazada mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui mengapa anak-anak menjadi sasaran.
Namun, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengirim pesan ke media yang mengklaim bahwa ledakan itu disebabkan oleh sisa-sisa bom yang tidak meledak di daerah tersebut, yang diduga diambil dan dibawa oleh anak-anak ke pedagang tersebut.
Mujahid memberikan angka kematian yang lebih rendah, dengan mengatakan 12 anak tewas.
Baca Juga: Perkokoh Kesatuan Umat, Jokowi: Klarifikasi Berita Hoaks dan Tutup Ujaran Kebencian
Laporan yang saling bertentangan tidak dapat direkonsiliasi karena daerah itu berada di bawah kendali Taliban yang ternyata terlarang bagi wartawan.
Kekerasan di Afghanistan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir bahkan ketika Taliban dan negosiator pemerintah Afghanistan mengadakan pembicaraan di Qatar, mencoba untuk menuntaskan kesepakatan damai yang dapat mengakhiri perang selama beberapa dekade.
Awal pekan ini, Jenderal AS Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengadakan pertemuan mendadak dengan para pemimpin Taliban di Doha, Qatar, untuk membahas aspek militer dari perjanjian AS-Taliban Februari lalu.
Perjanjian tersebut, yang ditandatangani di Qatar tempat Taliban mempertahankan kantor politik, dimaksudkan untuk menyiapkan kesempatan untuk pembicaraan damai langsung antara Taliban dan pemerintah Afghanistan.***