Network
PR TASIKMALAYA - Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta adanya pembaruan data penerima bantuan sosial, sehingga bukan orang yang sama untuk mendapatkan bantuan.
"Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota," kata Mensos dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Selasa, 17 November 2020.
Hal tersebut disampaikannya saat memberi arahan dalam Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar, Bali, Senin, 16 November 2020 malam.
Baca Juga: Soroti Kurumunan Tanpa Prokes, Luhut: Saya Setelah Kunjungan dari Luar Negeri Dikarantina
Dalam kegiatan itu pula dibahas beberapa program bantuan, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak pandemi Covid-19.
Perihal itulah, ia beranggapan pembaruan data dibutuhkan karena melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut data, sampai sejauh ini sekitar 400-an Kabupaten/Kota tidak melakukan pembaruan data selama lima tahun.
Baca Juga: Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Korea Selatan Kembali Perketat Jarak Sosial
Yang mengakibatkan penerima bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan penerimanya masih sama.
Padahal keadaan pandemi saat ini banyak di masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, namun karena tidak ada di data jadi tidak dapat bantuan.
"Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih kandang itu-itu saja," ujarnya.
Baca Juga: Kapolri Terbitkan Surat Telegram Rahasia Soal Pedoman Penegakan Hukum Prokes Covid-19 Polisi
Ia mengatakan, dengan melakukan pembaruan data, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021.
Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.
"Saya minta pada dirjen-dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus," lanjutnya.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Kasus Video Syur, Gisella Anastasia Tiba di Polda Metro Jaya
Kemensos sendiri mengusulkan kepada Kemenkeu untuk memberikan sumbangan bukan menurut data yang sudah ada, lebih baik diberikan ke pusatnya dan biarkan dari pusat sendiri yang memberikan bantuan kepada warga yang layak menerimanya.
"Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi tidak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu," ujarnya.
Pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini sebesar 29 juta keluarga.
Baca Juga: Usai Sukses Dalam 'Stranger from Hell', Im Siwan Kini akan Jadi Atlet Tampan di Drama Baru 'Run On'
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menambahkan, rencana perbaikan data pada 2021 harus dianggap sebagai momentum berharga bagi daerah.
"Maka manfaatkan ini menjadi momentum untuk meng-update data. Kalau sudah tidak miskin, harusnya kemiskinan sudah bisa dieliminir," katanya.***
