Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Joko Widodo menegaskan beberapa hal pokok tentang usaha penanganan inflasi seperti yang diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Kamis, 22 Oktober 2020.
Dikutip oleh tasikmalaya.pikiran-rakyat.com dari situs resmi Kementrian Sekretaritat Negara RI, pandemi Covid-19 yang menimpa sekurang-kurangnya 215 negara itu telah menyebabkan masalah perekonomian yang serius dari segi penawaran dan permintaan.
Karena itu, kebijakan penanganan inflasi saat ini mesti ditujukan untuk menemukan titik keseimbangan serta mendorong produsen supaya terus berproduksi.
Baca Juga: Fakta-Fakta Pembunuhan Kerabat Jokowi, Dipukul Benda Tumpul Hingga Ada Tersangka Tambahan
Dalam kondisi ini, harga komoditas dan jasa memang rentan mendapat tekanan yang signifikan. Oleh sebab itu, memelihara keseimbangan antara permintaan dan penawaran wajib dilaksanakan supaya ketika perekonomian nasional pulih dan kemampuan belanja masyarakat stabil kembali tidak serta merta memicu tekanan bagi harga-harga tersebut.
"Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga," Presiden Jokowi berpesan.
Presiden menambahkan, penanganan inflasi kini tidak cukup dengan hanya fokus terhadap usaha-usaha pengelolaan harga, tetapi juga mesti ditujukan guna menjamin kemampuan belanja masyarakat dari pemantapan pertahanan sosial dan bantuan terhadap sektor UMKM.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM," lanjut Presiden.
Baca Juga: Peringati Hari Dokter Nasional, Tenaga Medis Sosialisasikan 3M
