Network
PR TASIKMALAYA - Andil ataupun perhatian yang diberikan pemerintah daerah (Pemda) untuk memajukan ekonomi daerah sangat berpengaruh.
Melalui dana yang ditransfer ke daerah, baik yang bersifat Dana Transfer Umum (DTU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa.
Hal itu sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian desa serta untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan metode membangun BUMDes berbasis syariah.
Baca Juga: Simak! Rekomendasi Dokter Cara Melunasi Hutang Tidur
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam Keynote Speech pada kegiatan video conference “Launching Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah", Kamis, 1 Oktober 2020.
“Saya berharap peranan pesantren di seluruh pelosok tanah air bisa berkolaborasi dengan adanya alokasi Dana Desa yang berorientasi pada pengembangan enterpreneurship di desa juga.
"Berbagai instrumen ini bisa terus dikombinasikan sehingga pada akhirnya rakyat, masyarakat, termasuk para santri dan para pengasuh serta pendidik pesantren juga bisa melihat berbagai instrumen yang diberikan pemerintah dan berupaya untuk meningkatkan dampak dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri,” jelas Menkeu.
Baca Juga: Kopi Hitam vs Kopi Kekinian Punya Manfaat Sama atau Berbeda? Simak Penjelasannya
Bantuan yang diberikan pimpinan pemerintah daerah memerankan andil penting pada tingkat gubernur, bupati, walikota hingga kecamatan dan desa.
Mereka merupakan pembimbing sekaligus katalis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kegiatan enterpreneurial berbasis desa di sekolah dan di pesantren.
"Saya sebagai Menteri Keuangan, sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia berharap bahwa dengan kepedulian kita dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, menggunakan policy yang ada, menggunakan instrumen yang ada, menggunakan APBN yang ada.
