Network
PR TASIKMALAYA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memberi tanggapan mengenai perdagangan kripto yang harus difasilitasi oleh pemerintah.
Wamendag Jerry Sambuaga mengatakan kripto atau uang digital harus terjamin kepastian dan keamanan perdagangan tersebut.
Menurut Jerry Sambuaga, perdagangan kripto harus memberikan kepastian usaha, serta hukum untuk perlindungan investor maupun konsumen.
"Kata kuncinya merupakan kepastian, serta keamanan (kripto),” ucap Jerry Sambuaga pada Minggu, 9 Januari 2022, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: Shalika Aurelia Ungkap Strategi Usai Direkrut Roma CF: Kekuatan Saya Terletak pada Pertahanan
Wamendag Jerry Sambuaga mengungkapkan, kepastian dan keamanan kripto bagi investor serta konsumen merupakan tugas pemerintah.
“Sektor usaha apapun harus difasilitasi pemerintah, agar setiap pelaku mendapatkan keadilan, serta perlindungan bertransaksi," lanjut Wamendag, Jerry Sambuaga.
Menurut Wamendag Jerry Sambuaga, pemerintah harus memastikan keamanan perdagangan kripto karena juga berkaitan dengan pajak.
“Salah satunya adalah kaitan dengan urusan pajak,” ujar Jerry Sambuaga.
Baca Juga: Penampilan IVE di Acara Tahun Baru Musik Bank Memicu Reaksi Tak Terduga Netizen, Kenapa?
Jerry Sambuaga mengungkapkan, kripto harus terstruktur dan sistematis agar mudah dalam upaya pencatatan dan pengawasan terkait pajak.
“Kalau sudah tercatat (kripto), mudah penghitungan, serta pemungutan pajaknya,” lanjut Jerry Sambuaga.
Selain itu, pencatatan kripto juga dapat mengharmonisasi dengan sektor lain dalam menunjang pembangunan negara.
“Ini juga (kripto) memberi pendapatan cukup besar, untuk negara sehingga akan menunjang pembangunan pada sektor lain," kata Jerry Sambuaga.
Menurut Jerry Sambuaga, Indonesia membuka diri dan tidak menolak pada kemajuan teknologi seperti kripto, yang sudah menciptakan banyak hal baru.
"Kami sadar kripto merupakan masa depan, serta terobosan yang tidak bisa dihindari,” lanjutnya.
Pemerintah harus melakukan akomodasi, dengan tetap mempertimbangkan keamanan negara serta masyarakat terkait perdagangan kripto.***
