Network
PR TASIKMALAYA - Pakar Ekonomi Rizal Ramli menanggapi langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik.
Rizal Ramli menuturkan bahwa langkah yang diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat membuat jatuh bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
“Ngutang ugal-ugalan dengan bunga kemahalan,” tulis Rizal Ramli sebagaimana yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @RizalRamli pada Jumat, 29 Januari 2021.
Rizal Ramli menilai bahwa neraca primer negatif 6 tahun membuat negatif 6 tahun dan akhirnya kepepet.
Ngutang ugal2-an dgn bunga kemahalan, neraca primer negatif 6 tahun; akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yg pakai token listrik dan pulsa. Mbok kreatif dikit kek ???? @jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. https://t.co/F5xT4Hp0fz— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) January 29, 2021
“Neraca primer negatif 6 tahun, akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yang pakai token listrik dan pulsa,” sambung Rizal Ramli.
Baca Juga: Sentil PKS, Ferdinand Hutahaean: Haruskah Menyusul FPI Dibubarkan?
“Mbok kreatif dikit kek @jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik,” tutur Rizal Ramli.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar soal pemungutan pajak tersebut.
