PR TASIKMALAYA – Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia termasuk Indonesia berimbas pada permasalahan ekonomi.
Indonesia melalui BPS pada 5 November 2020 lalu telah menyatakan jika Indonesia resmi resesi.
Pemerintah pun terus mengupayakan program-program yang dapat menumbuhkan perekonomian dan lepas dari resesi.
Baca Juga: Simak 7 Jenis Teh yang Dapat Meringankan Gejala Asma, Salah Satunya Teh Hijau
Ekonom Chatib Basri memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih mulai tahun 2022 jika persoalan pandemi Covid-19 sudah bisa diatasi.
“Setelah pandemi bisa diatasi, aktivitas mula mengarah kepada normal, baru kita bicara tahap pemulihan, sekarang itu survival,” ucap Chatib dalam diskusi daring mendorong investasi saat pandemi di Jakarta pada Senin, 9 November 2020.
Ia menyebut, saat ini masa bertahan atau survival dari dampak pandemi virus Corona, meski pertumbuhan ekonomi sudah mulai menunjukkan perbaikan dari kuartal II yang mencapai kontraksi 5,32 persen menjadi kontraksi 3,49 persen pada kuartal III-2020.
Mengingat saat ini dinilai sebagai masa bertahan, pelaku usaha belum akan melakukan ekspansi bisnis karena masih ada pembatasan ekonomi.
Baca Juga: Kabupaten Subang Siap Salurkan Bantuan Sosial Tunai pada Ratusan Keluarga Penerima
“Misalnya restoran, orang hanya boleh 50 persen, untuk apa ekspansi restoran baru jika di tempat yang ada belum bisa penuh karena masih pembatasan,” ujar Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu.
Chatib Basri menambahkan ketika ekonomi mula pulih dan normal kembali tahun 2022, diperkirakan investasi swasta baru akan meningkat.
“Jika vaksin butuh waktu 2021, saya tidak yakin investasi swasta naik tajam 2021 karena protokol masih in place karena itu proses recovery di mana investasi naik itu periode setelah kondisi ekonomi mulai normal,” imbuh Dia.
Pemerintah, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memberikan insentif kepada pelaku usaha ketika investor mulai masuk saat ekonomi mulai pulih.
Baca Juga: Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS 2020 Berdampak pada Penguatan Rupiah
Insentif diberikan khususnya kepada pelaku usaha yang memiliki proyek hijau atau pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.
“Disini peran investasi pemerintah contohnya BBM fosil tidak bisa lagi disubsidi. Jika itu terus disubsidi, orang akan terus konsumsi BBM fosil. Ketika harga minyak relatif rendah, saatnya melepas subsidi, uangnya bisa untuk kesehatan, bisa dialokasikan mendukung sektor renewable,” tambahnya.***