PR TASIKMALAYA – Amin AK selaku Anggota Komisi Perdagangan DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempertanyakan rencana pemerintah yang hendak impor beras sebanyak 1 juta ton.
Seperti yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman resmi Fraksi PKS pada Senin, 15 Maret 2021, Amin AK menegaskan bahwa impor beras secara nyata merugikan pelaku usaha pertanian dalam negeri.
“Jika saat ini impor beras dipaksakan, maka kecurigaan masyarakat bahwa masih kuatnya mafia pangan mempengaruhi kebijakan pemerintah sulit dibantah,” tutur Amin AK.
Amin AK kemudian berpendapat, justru sebenarnya sekarang waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan.
“Inilah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan dan para pemburu rente ekonomi yang merugikan rakyat,” ujar Amin AK.
Amin AK kemudian memaparkan bentuk kecurigaannya atas praktik berburu rente oleh rent seeker, yang berdasarkan pada adanya selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional yang tinggi.
“Dengan jumlah impor beras mencapai satu juta ton, maka nilai marginnya mencapai Rp2,4 triliun,” jelas Amin AK.
Impor beras dengan keuntungan mencapai Rp2,4 triliun, justru merugikan petani. Pasalnya, petani dipaksa menerima harga beras yang turun di bawah produksi.
“Ini sangat merugikan petani, karena memaksa harga beras petani turun di bawah biaya produksi mereka,” tegas Amin AK.
Baca Juga: Sebut Isu Penambahan Masa Jabatan Ide Berbahaya, Mardani Ali Sera Desak Jokowi Tak Akan Tiga Periode
“Saya tantang Pak Jokowi untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan di negeri ini,” ujar Amin AK.
Amin AK berpendapat, mafia merupakan akar dari tingginya biaya ekonomi di negeri ini.
“Mafia adalah penyebab ekonomi biaya tinggi. Mereka mengendalikan rantai distribusi pangan masuk ke sistem pemerintahan dan mengatur kebijakan,” kata Amin AK.***