Network
PIKIRAN RAKYAT - Pandemi global Covid-19 tengah mengancam Indonesia menyusul bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif pada 8 April 2020 yang telah mencapai 2.956 kasus.
Untuk memutus rantai persebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai macam kebijakan seperti work from home, social distancing, hingga libur sekolah yang diperpanjang sampai 1 Juni 2020.
Selain kebijakan tersebut, baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah terdampak Covid-19 yang dinilai parah.
Baca Juga: PSBB akan Berlaku di DKI Jakarta, Pemprov Jabar Ajukan Permohonan Lima Daerah Gabung
Kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meringankan beban masyarakat.
Sebagai contoh yaitu peluncuran Kartu Pra-Kerja, digratiskannya tagihan listrik 450 VA hingga 900 VA yang hanya dibayar separuh.
Berkaitan dengan hal tersebut, muncul sebuah pesan berantai yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar masyarakat berhemat listrik saat terjadi wabah Covid-19.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Kapal Queen Soya Angkut TKA Tiongkok Masuk ke Pelabuhan Samarinda
Pesan tersebut telah menyebar luas di sejumlah media jejaring sosial. Disebutkan juga, pemerintah memberikan biaya listrik diskon dan gratis selama pandemi Covid-19 di Indonesia, dilakukan dengan cara berutang pada Bank Dunia sebesar 5 triliun rupiah.
