Network
Baca Juga: BPOM Awasi Peredaran Vaksin Covid-19, Masyarakat Diharapkan Ikut Pantau Efek Samping
Asisten Jaksa Agung Stephen Boyd mengatakan kepada para pemimpin kongres melalui surat pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa kejadian baru-baru ini telah membuat perubahan lebih mendesak.
Dia mengutip tindakan Twitter dan Facebook terkait berita New York Post, menyebut batasan perusahaan "cukup memprihatinkan".
Ketiga media sosial besar tersebut kini di bawah pengawasan ketat atas upaya mereka untuk mengawasi informasi yang salah tentang pemilu.
Baca Juga: Vaksin akan Tiba Dalam Waktu Dekat, Jokowi: Tetap Ikuti Koridor Ilmiah
Twitter dan Facebook telah memberikan label informasi yang salah pada konten dari presiden, yang memiliki sekitar 80 juta pengikut.
Trump telah mengangkat prospek penipuan massal yang tidak berdasar dalam proses pemungutan suara melalui surat.
Mulai Selasa, Facebook tidak lagi menerima iklan politik baru. Iklan politik yang dipesan sebelumnya akan dapat berjalan hingga pemungutan suara ditutup Selasa depan, ketika semua iklan politik akan diblokir untuk sementara.
Baca Juga: Resep Brownies Box Saus Coklat yang Cocok Dijadikan Inspirasi Usaha Kuliner
Google, yang memiliki YouTube, juga menghentikan iklan politik setelah pemungutan suara ditutup. Twitter melarang semua iklan politik tahun lalu.
Demokrat memfokuskan kritik mereka terhadap media sosial terutama pada ujaran kebencian, informasi yang salah, dan konten lain yang dapat memicu kekerasan atau menghalangi orang untuk memilih.
Mereka mengkritik CEO Big Tech karena gagal mengawasi konten, memanfaatkan peran platform dalam kejahatan rasial dan kebangkitan nasionalisme kulit putih di AS.
Baca Juga: Pertanyakan Sumbangsih Generasi Milenial untuk Indonesia, Megawati: Jangan Dimanja
Facebook, Twitter, dan YouTube berusaha keras membendung arus materi yang memicu kekerasan dan menyebarkan kebohongan serta teori konspirasi yang tidak berdasar.***
