Network
PR TASIKMALAYA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring masih belum efektif.
Di masa pandemi ini, belajar secara daring menjadi kebutuhan masyarakat karena tidak memungkinkannya proses belajar mengajar secara tatap muka langsung.
Oleh karena itu, ia meminta supaya fungsi daring diperkuat.
Baca Juga: Dianggap Bersikap Sopan, Petiggi Sunda Empire Dihukum Dua Tahun Penjara
“Apakah pendidikan daring efektif atau tidak, jawabannya harus jujur, memang tidak efektif. Karena ketika melakukan sesuatu yang sifatnya darurat tentu ada ketidakefektifan,” ucap Dede Yusuf, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Parlementaria (DPR RI).
Menurutnya, untuk memperkuat fungsi daring, salah satunya dengan memperkuat sinyal di beberapa daerah dan wilayah.
Lalu, memberikan dukungan berupa pulsa dan kuota juga menjadi hal penting yang harus dilakukan.
Baca Juga: Kemendikbud Bagikan 6 Manfaat Memasak Bagi Perkembangan Anak
Selain itu, Dede Yusuf juga mengatakan, untuk memanfaatkan media televisi dan juga radio untuk proses pembelajaran.
Di samping membuat aplikasi-aplikasi yang mudah untuk dipergunakan oleh siswa.
Berdasarkan masukan yang didapatnya, pembelajaran secara daring membuat stres para murid, sehingga diharapkan pembelajarannya tidak memberatkan.
Baca Juga: BEI Dorong Penguatan Saham Syariah Indonesia hingga 10 Persen
“Yang berikutnya adalah bagaimana pembelajaran tidak terlalu membebani. Banyak masukan bahwa ada murid yang stres karena pembelajaran daring,” tutur Dede Yusuf.
Lalu hal penting lainnya untuk mengefektifkan pembelajaran secara daring, ialah memberikan dukungan ponsel. Tetapi, tentu hal tersebut membutuhkan proses, sehingga harus terus dikawal.
“Ya, Memberikan gawai atau Handphone atau tablet kepada murid-murid terutama yang tidak memiliki gawai. Semua tentu memerlukan proses dan akan kita kawal terus,” sambungnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM Salurkan 400 Paket Bantuan untuk Pemkab Kebumen
Menurutnya, karena pandemi ini, membuat gagasan dan ide yang mestinya dapat tersampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi terhalang.***
