Network
PIKIRAN RAKYAT – Ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam Kabinet Kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sedang banyak mengeluarkan program-program baru untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
Namun, lahirnya program-program baru masih menimbulkan kekhawatiran karena belum tuntasnya pemetaan Sumber Daya Manusia atau SDM.
Anggota DPR RI Komis X Ledia Hanifah mengungkapkan kekhawatirannya terkait beberapa kebijakan yang Nadiem Makarim sebutkan.
Baca Juga: Sepulang dari Italia, Garuda Select Langsung Tantang Empat Tim Inggris Termasuk Queen Park Rangers
Sejumlah kebijakan baru yang dikeluarkan Mendikbud tersebut ia rasa akan mubazir dan tidak efektif karena pemetaan SDM yang belum tuntas.
“Banyak kebijakan yang kita inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan SDM unggul masa depan. Seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI),"
"Namun sayangnya pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita didalam dunia pendidikan belum ada,” ujar politisi PKS tersebut seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Di Depan Ridwan Kamil, Rieke Dyah Pitaloka dan Maudi Koesnaedi Adu Akting Perankan Wanita Sunda
Ledia juga mengatakan pemetaan SDM menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi kebijakan yang akan digulirkan.
"Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, siapa yang akan melakukan? Keselarasan dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan?"
"Berapa banyak? Mana yang sudah tersedia dan belum? Kebijakan Merdeka Belajar yang akan berganti nama menjadi Kampus Merdeka hingga tiap perguruaan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yanga ada? Apa yang tersedia? Dan berapa banyak?,” lanjut Ledia.
Baca Juga: Bukan Cuma Melawan Persib Bandung, Melaka United Malaysia Juga Tantang Cimahi FC
Mengingat, SDM menjadi salah satu hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan, Ledia khawatir terhadap beberapa kebijakan Nadiem yang terbilang sebagai program baru.
“Kalau persoalan pemetaan SDM pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas dan banyak lain-lain.
"Tanpa pemetaan SDM ini pula, lulusan SMK dan prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai ekbutuhan riil masyarakat di sekitarnya” tambah Ledia.
Sebagai contohnya, Ledia memaprkan terakit prodi kesehatan yang dimoratorium karena taggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak.
Kenyataanya untuk semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan, banyak tenaga kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
“Kami berharap program-program baik untuk pencapaian SDM unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran," tutup Ledia.***
