Network
PIKIRAN RAKYAT - Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa penghapusan UN akan berlaku mulai tahun 2021.
UN akan berganti menjadi USBN, di mana kelulusan dievaluasi oleh setiap sekolah bukan oleh Pemerintah Pusat.
Hasilnya juga bukan digunakan lagi sebagai acuan untuk masuk Perguruan Tinggi.
Baca Juga: 300 Ribu Siswa Tak Dapat Daftar SNMPTN, karena Tak Punya Akun LTMPT
Penghapusan ini sendiri didasarkan karena adanya penganaktirian mata pelajaran, komersialisasi buku soal, dan ketergantungan pada lembaga les belajar.
Sementara itu, Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Kementrian Agama, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan katakan bahwa kurikulum dan alat evaluasi bisa berubah.
Dalam hal ini, Penghapusan UN merupakan pengubahan alat evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Nur Kholis meminta setiap guru fokus untuk pengembangan diiri dan persiapkan peserta didik dalam merespon tantangan zaman.
Ia juga mengatakan bahwa kurikulum lebih baik menyesuaikan dengan dinamika tantangan peserta didik.
Baca Juga: Luhut Pastikan Hubungan AS-Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Panasnya Iran-AS
Peserta didik tidak bisa dilihat hanya dari salah satu nilainya yang jelek lalu ia dianggap sebagai seseorang yang bodoh.
Setiap siswa memiliki kapasitasnya sendiri dalam menghadapi mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah.
Bisa jadi siswa punya keunggulan di bidang lain atau pelajaran tertentu tapi lemah di bidang pelajaran lain.
Kholis mengatakan bahwa Kemenag mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan kurikulum yang baik, fasilitas pendidikan yang memadai, serta kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan.
"Tentu ada perbedaan kesejahteraan pendidik antara beberapa tahun lalu dengan sekarang yang diharapkan dapat menjadi spirit dalam menjalankan tugasnya," ujar Nur Kholis pada Rapat Koordinasi di Banjarbaru, Selasa 7 Januari 2020.***
