Network
PR TASIKMALAYA - Kondisi Indonesia saat ini dianggap tengah berada dalam krisis demokrasi.
Hal tersebut diketahui dari hasil survei terbaru yang menemukan bahwa terdapat penurunan drastis berdasarkan
skor rata-rata demokrasi di Indonesia dan negara-negara demokrasi lainnya.
Dilansir dari video IGTV @narasinewsroom yang diunggah pada 26 Oktober 2020, diketahui bahwa sistem demokrasi menjadi salah satu sistem yang paling banyak dianut oleh banyak negara di dunia.
Baca Juga: 9 Pengedar Narkotika di Sukabumi Berhasil Dibekuk, Kapolres: Mereka Pemain Baru
Dalam video tersebut terdapat cuplikan yang mengutip pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk tidak ramai dengan polemik dan kegaduhan dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini.
“Yang penting dalam situasi seperti ini jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan!” ujar Jokowi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik memberi penjelasan.
“Demokrasi itu pasti bising. Demokrasi itu pasti berisik. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut. Yang penting ributnya masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural. Saya kira tak masalah,” ujarnya.
Baca Juga: Oknum Perwira Polisi Jadi Kurir Narkoba, Begini Tanggapan Para Anggota DPR
Namun demikian, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, demokrasi Indonesia yang semakin menurun ini terjadi akibat polarisasi politik yang terjadi sejak Pilpres 2014.
"Ada polarisasi membelah warga, sehingga lawan politik itu dianggap sebagai musuh, bukan sebagai teman diskusi," ujar Burhanuddin Senin, 26 Oktober 2020,
Sehingga, lanjut dia, Covid-19 bukan menjadi faktor utama demokrasi Indonesia menurun dalam hal presentase kebebasan mengeluarkan pendapat.
Kendati demikian, terang Burhanuddin, mayoritas masyarakat sekitar 62 persen masih mendukung sistem demokrasi, meskipun terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan aparat.
Baca Juga: Israel akan Memulai Uji Coba Vaksin Covid-19 pada Manusia Awal November 2020
"Dari sisi normatif, dukungan publik terhadap demokrasi masih tinggi, tapi mereka mempunyai catatan Kritis atas pelaksanaan demokrasi pada tingkat kebebasan sipil ini yang harus di antisipasi oleh pemerintah, oleh aparat negara," jelasnya.
"Bagaimanapun demokrasi ini adalah legacy dari reformasi yang sudah kita perjuangkan dengan keringat dan darah, Jadi jangan sampai perasaan negatif itu makin membesar dan menimbulkan antipati dari demokrasi itu sendiri," tambahnya lagi.
Diketahui beberapa saat terakhir terjadi berbagai permasalahan kenegaraan yang relevan dengan sistem demokrasi pemerintahan seperti maraknya aksi demontrasi yang dilakukan berbagai pihak untuk menolak kebiajakan dan keputusan negara.
Namun demikian, berdasarkan protes-protes tersebut saat ini banyak juga pihak yang diamankan bahkan ditangkap kepolisian karena diduga telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat. ***
