Network
PR TASIKMALAYA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap satu tahun melakukan tugasnya tepat pada, 20 Oktober 2020.
Namun kebijakan beberapa Menteri masih belum dianggap sukses dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia, salah satunya Menteri Pendidikan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Diketahui dari Forum Guru Seluruh Indonesia (FSGI), Nadiem Makarim mendapatkan rapor merah dalam satu tahun kepemimpinannya.
Baca Juga: Changmin TVXQ Menikah Hari Ini, Tagar #CongratulationsMaxChangmin Trending di Twitter
Beberapa kebijakan Nadiem, mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditentukan FSGI, yakni 75.
Secara rata-rata, kinerja Nadiem selama satu tahun hanya mendapatkan nilai 68.
Pengurus FSGI Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mansur mengatakan, terdapat delapan kebijakan Nadiem yang dinilai dalam setahun kinerjanya.
Meskipun ada beberapa kebijakan yang mendapat nilai bagus, tetapi jika dirata-ratakan nilai kinerja Nadiem tak memenuhi KKM FSGI.
Baca Juga: Tenaga Kesehatan yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kota Bandung Kini Bertambah Lagi
"Artinya nilai-nilai di bawah 75 ini dinyatakan tidak tuntas sehingga kalau dirata-rata, nilai 68 ini kurang atau tidak tuntas, jadi nilainya merah," ujar Mansur di acara Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu 23 Oktober 2020.
Pertama, Nadiem mendapatkan poin 100 dengan predikat baik sekali dalam kebijakannya yang mengahpus ujian nasional UN.
Kedua, dalam kebijakan peluncuran kurikulum darurat pandemi Covid-19, Nadiem juga mendapatkan predikat baik dengan nilai 80.
Ketiga, terkait kebijakan rencana asesmen nasional, ia diberikan nilai 75.
Baca Juga: Sempat Alami Perselisihan Panas, McGregor Berikan Hormat Usai Khabib Nurmagomedov Nyatakan Pensiun
"75 cukup karena secara konsep sangat baik tapi kami belum bisa mengulasnya lebih jauh karena belum dilaksanakan," katanya.
Keempat, kebijakan Nadiem tentang bantuan kuota internet bagi siswa dan guru hanya diberi nilai 65.
Kelima, program merdeka belajar yang direncanakan Nadiem, diberi nilai 60. Keenam, relaksasi dana bantuan dana operasional sekolah (BOS), diberi nilai 60.
Ketujuh, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dianggap masih banyak masalah, hanya dinilai 55.
Baca Juga: Belasan Kecamatan di Majalengka sampai Banyumas Rasakan Gempa Pangandaran
Terakhir, program organisasi penggerak yang diberi nilai 50 dengan predikat kurang sekali.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purnomo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan jika gagasan-gasan yang bagus tersebut, kenyataannya masih menimbulkan polemik di masyarakat.
"Sehingga dengan pengamatan penilaian kami, dari gagasan bagus, separuhnya timbul masalah. Dengan kondisi begitu ada banyak nilai merah, dari 8 poin itu rata-ratanya 68, di bawah KKM," ucap dia.***
