Network
PR TASIKMALAYA - Tersisa empat tahun lagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjabat sebagai Kepala Negara.
Beberapa pihak memberi saran untuk mengganti jajaran menteri yang dianggap gagal melakukan komunikasi kebijakan publik.
Hal itu diutarakan oleh Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT), Hendrik Dikson Sirait.
Baca Juga: Didesak Ditunda, ini Kata Puan Maharani soal Kelanjutan Pilkada Serentak 2020
Hendrik menyebut, pada empat tahun sisa pemerintahan hingga 2024, diperlukan para menteri yang mendukung gerak dan langkah Presiden Jokowi.
"Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam, dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik kepada rakyat," kata Hendrik dikutip dari RRI.
Hendrik menuturkan, akibat kegagalan komunikasi politik dilakukan para pembantunya, menyebabkan kebijakan Presiden menjadi penuh gejolak dan citra negatif di masyarakat, seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Penonton Bioskop Harus Keluar Setiap 30 Menit?
"Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya," jelasnya.
Ia menjelaskan, komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat.
