Juli 2024 Mendatang, 6.000 PNS Akan Segera Dipindahkan ke IKN untuk Bertugas

- 28 Februari 2024, 06:10 WIB
Ilustrasi - Sebanyak total 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipindahkan untuk bertugas di IKN.
Ilustrasi - Sebanyak total 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipindahkan untuk bertugas di IKN. /Pikiran Rakyat/Ririn Nur Febriani/

PR TASIKMALAYA - Sebanyak total 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipindahkan untuk bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 oleh pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pada awalnya rencana untuk membawa PNS ke IKN berjumlah total 9.000 orang.

Namun, karena kendala beberapa hal menjadi berkurang hingga jumlah total 6.000 PNS. Dimana seluruh jumlah tersebut meliputi berbagai lembaga seperti TNI, Polri, kementerian, hingga pejabat pemerintahan.

“Dari total kurang lebih 9 ribu, yang siap kurang lebih 6 ribu. Nah ini sedang kita siapkan, itu berbagi dengan TNI, Polri, dan kita sudah siapkan kita alamat eselon 1 siapa di kementerian, eselon 2 siapa sudah jelas. Nanti disesuaikan,” katanya seperti dikutip dari PMJ News, Selasa, 27 Februari 2024.

Baca Juga: Bisa Jadi Kota Netral Karbon, IKN Disbut Aset Berharga bagi Dunia oleh Inggris

Lebih lanjut, Anas menyebut bahwa koordinasi akan dilakukan di ranah Kemenpan RB untuk membicarakan hal ini akan dicanangkan sebelum mencapai Oktober 2024. 

Adapun proses pemindahan secara total diperkirakan baru dapat dilakukan pada September 2024. Sebab menurutnya, Agustus akan secara khusus dipergunakan untuk persiapan dan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI.

“Kemudian atas arahan dari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB Insya Allah nanti sebelum Oktober. Kira-kira September, karena di Agustus nanti masih akan digunakan untuk upacara. Sehingga sebagian apartemen tersedia untuk keperluan Agustus,” katanya menambahkan.

Anas sendiri menyatakan bahwa Kemenpan RB diminta oleh presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan persiapan.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurlatifah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x