Network
PR TASIKMALAYA - Sebuah isu hangat baru-baru mencuat terkait adanya tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan akan mengangkat jutaan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 menang dalam Pilpres 2024.
Atas hal itu, pihak Istana memberikan tanggapan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Secara tegas, dia membantah isu tersebut sebagai hal yang tidak benar.
“Jadi tidak betul ada janji dari presiden kepada pejabat daerah, terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024,” kata Ari menjelaskan seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Selasa.
Ari menjelaskan bahwa sebelumnya secara jelas dan terbuka bahwa Jokowi telah mengumumkan terkait ketersediaan kuota atau formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024 sebanyak 2,3 juta.
Menurutnya, hal itu menunjukan bahwa keterbukaan pernyataan pada publik telah dilakukan dan merupakan informasi yang benar. Bahkan Ari menyebut bahwa Jokowi mengumumkan secara detail terkait kelompok yang diprioritaskan.
Selain itu, untuk menunjukan bahwa keterbukaan pernyataan pada publik dari mantan Walikota Solo itu dapat ditemukan dalam berbagai kesempatan. Baik saat melakukan kunjungan, meninjau sebuah program, atau saat memberikan sebuah sertifikat penghargaan.
“Pernyataan beliau ke publik, baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu,” katanya menambahkan.
Hal itu kemudian disusul dengan Ari yang menegaskan bahwa telah lama dalam beberapa kesempatan, presiden selalu menunjukan adanya sikap netral. Terutama dari pihak ASN, TNI, atau Polri.
Baca Juga: Setuju dengan Jokowi, Ganjar Harap Format Debat Pemilu Diubah agar Para Capres Bisa Saling Sahut
“Dan presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ucap Ari menegaskan.
Ari juga menjelaskan bahwa regulasi, anggaran, dan mekanisme terkait rekrutmen ASN 2024 mendatang telah diatur dan disosialisasikan pada beberapa lembaga terkait.
Terlebih, isu yang mengaitkan hal itu dengan salah satu paslon adalah hal yang tidak berdasar baginya. Sebab dia menyebut bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan beberapa lembaga terkait telah bekerja dengan baik dengan penuh integritas.
“Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini,” tuturnya menjelaskan.***
