Network
PR TASIKMALAYA - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat ini sudah memasuki hari ke-20. Seluruh partai dan calon yang ikut serta dalam Pemilu 2024 tengah memanfaatkan momen ini untuk menggaet banyak suara dalam pemilihan nanti.
Anggaran dana untuk kampanye pun digelontorkan oleh partai-partai agar kader yang dicalonkan atau diusung bisa menduduki kursi pemerintahan. Untuk mengantisipasi aliran dana ilegal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu mengawasi proses kampanye.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni meminta PPATK untuk memberitahu partai yang diduga terlibat dalam transaksi triliunan rupiah kepada publik.
Dia menyebutkan bahwa transparansi dana dalam kampanye perlu keterbukaan untuk menghindari transaksi dana ilegal.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Yakin E-Sports Akan Berkembang: Lokomotif Baru Pemanfaatan Ekosistem Digital
"Tapi PPATK kan melacak itu. Jadi, saya setuju sekali. Buka-bukaan saja, akan kelihatan siapa partai yang paling banyak APK-nya dan mungkin ada transaksi dana ilegal," kata dia seperti dikutip dari Antara pada Minggu, 17 Desember 2023.
Sekjen PSI itu juga menyatakan bahwa partai yang dikendarai oleh Kaesang Pangarep merupakan partai yang terbuka dan transparan.
"PSI partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangannya kampanye itu pasti akan dipublished oleh PSI. Apalagi kalau yang minta PPATK. Ya, kita akan sampaikan," ucap Raja Juli.
Sementara itu, terkait tudingan baliho PSI yang berada di mana-mana, Raja Juli meminta agar pihak yang menyebutkan hal tersebut untuk membaca survei.
