Network
PR TASIKMALAYA – Sebanyak Rp 61 Miliar dianggarkan untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada Pilkada serentak 2020.
Komisi III DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran mahkamah Konstitusi untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2020.
“Pengajuan tambahan anggaran diajukan MK untuk Tahun Anggaran 2021. Karena Pilkada serentak tahun 2020 maka mulai diadakan pada 9 Desember 2020, sementara anggaran untuk itu belum ada,” ujar Guntur Hamzah selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Cobalah untuk Saling Memahami, Berikut Jurus Ampuh Agar Pasangan Takut Kehilangan Kamu
Anggaran tersebut belum tersedia, jika mengacu kepada pagu anggaran MK TA 2021 yang ditetapkan dalam surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
Penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada Bulan Januari hingga Maret 2021.
Komisi III DPR RI menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar yang diajukan untuk dana dukungan Pilkada. Hal ini diketahui dilakukan untuk penanganan perkara Pilkada.
Baca Juga: Mencoba untuk Bangkit, ini Fokus 9 Sektor Pembangunan Jawa Barat Pasca Pandemi di 2021
Tambahan anggaran sebesar Rp 22 Miliar diajukan MK untuk tambahan anggaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara bagi partai politik dan para penyelenggara sebelum pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, anggaran digunakan juga untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pemahaman hak konstitusional warga negara.
Sebesar Rp92 miliar diminta MK untuk tambahan anggaran penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya.
Seluruh total pengajuan tambahan anggaran MK untuk Tahun Anggaran 2021 yang dapat diterima Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang mencapai Rp 248,7 miliar.
Baca Juga: Tertarik untuk Berkarir dari Rumah? Berikut ini 6 Poin yang Wajib Kamu Perhatikan
Tambahan anggaran tersebut terbagi ke dalam program penanganan perkara konstitusi yang berjumlah Rp 182 Miliar dan program manajemen sebesar Rp 66 Miliar.
Menurut Guntur, program dukungan manajemen untuk anggaran pembiayaan enam poin pengadaan barang dan jasa seperti revitalisasi data center, pengadaan recovery center, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang, rehabilitasi ruang server atau peladen back up data, dan penyelenggaraan internship dan recharging program di Mahkamah Konstitusi.***
