Network
5. Penegakan aturan yang tidak konsisten di lapangan dinilai PSI sangat lemah, sebab masih ada sejumlah tempat yang terdapat keramaian.
Baca Juga: Perppu 1/2020 Disebut Jadi Salah Satu Akar Kegagalan Penanganan Covid-19
6. Pemprov DKI tak menyediakan tempat isolasi, karantina OTG dan gejala ringan, serta hanya mengandalkan Wima Atlet.
PSI menilai, Pemprov seharusnya bisa menyediakan tempat isolasi dan karantina lain seperti GOR, hotel, wisma, rusun, atau expo.
7. Klater penyebaran Covid-19 justru banyak terjadi di kantor Pemprov DKI. Hal itu perlu dievaluasi agar sistem pelayanan tak terganggu.
Baca Juga: Cerita soal Keluarga Beda Keyakinan, Ayah Shandy Aulia Berharap sang Anak Pelajari Agama Islam
8. Kebijakan Anies dianggap kerap membingungkap dan kontradiktif, seperi pembukaan bioskop, UMKM berjualan di trotoar, dan penerapan ga-ge.
9. Anies dinilai tak transparan atas kebijakan penarikan rem darurat, sebab tak ada penjalasan lebih lanjut soal kebijakan yang diterapkan.
10. Bantuan sosial dinilai terlambat untuk disalurkan. PSI memberikan dua opsi alternatif penyaluran bansos, dari berupa barang menjadi uang.
Baca Juga: PSBB Total DKI Jakarta Belaku 14 September, Tekan Risiko Kematian akibat Covid-19
